Rusuh di Papua
Update Kondisi Papua, Korban Tewas Jadi 28 Orang, Satu Keluarga Dibakar, Ini 8 Tuntutan Wakil Rakyat
saat aparat gabungan melakukan pembersihan, ditemukan ada satu keluarga yang tewas terbakar
lihat foto
"Intinya bahwa aspirasi ini kami sampaikan ke pemerintah. Kami sebagai representasi rakyat di tanah Papua, kami juga pengin situasi Papua itu aman, damai, supaya masyarakat terlayani dengan baik," kata Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat seperti dikutip dari Kompas.com.
Baca: Begini Pengakuan 3 ASN Perempuan asal Banda Aceh yang Mendapat SK Kenaikan Pangkat dari Sekda Aceh
Berikut delapan tuntutan dan aspirasi DPRD Papua dan Papua Barat:
1. Dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah Papua.
Kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyarakat.
2. Mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Daerah Otonomi Khusus Papua.
3. Menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.
Baca: Heboh Pria Berkumis Menyamar Jadi Wanita Bercadar di Masjid, Ajak Jamaah Putri Selfie Sambil Pelukan
4. Mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat.
5. Meminta kepada Presiden Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan Kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua barat untuk mendapatkan jaminan keamanan.
6. Mendorong terbentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.
7. Meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan gubernur, bupati/walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan Papua dan Papua barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah Papua.
8. Penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang dan Makassar.
(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa/Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi)
Baca: Bos Perusahaan Terciduk Dengan SPG di Kosan, Bu Dosen Curiga Tingkah Suami, Begini Perkenalannya
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Terkini Papua Pasca-Rusuh di Wamena, Korban Tewas Bertambah hingga 8 Tuntutan Wakil Rakyat Papua
