Breaking News:

Wali Nanggroe

Fungsi Wali Nanggroe Perlu Dioptimalkan, Jangan Lagi dari Kalangan Partai Politik

Para peserta workshop mengharapkan adanya optimalisasi peran Wali Nanggroe dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat

Penulis: Mawaddatul Husna | Editor: Ansari Hasyim
FOR SERAMBINEWS.COM
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr H Taqwaddin SH SE MS 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin menyampaikan fungsi Wali Nanggroe perlu dioptimalkan sebagai figur sentral pemersatu masyarakat Aceh.

Wali Nanggroe diharapkan dapat meningkatkan perannya untuk memberikan saran, nasehat, arahan dan pertimbangan baik kepada Pemerintah Aceh, DPRA, maupun Pemerintah Pusat terkait kebijakan yang akan diberlakukan terhadap masyarakat Aceh.

Hal itu disampaikan Taqwaddin dalam workshop 'Hasil Kajian Ombudsman RI Aceh tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Wali Nanggroe', di Hotel The Pade, Lampeunerut, Aceh Besar, Sabtu (28/9/2019).

"Eksistensi Wali Nanggroe harus diterima sebagai hasil kesepakatan perdamaian Aceh, sehingga tidak boleh lagi ada yang mempersoalkan keberadaannya," kata Taqwaddin dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com, Minggu (29/9/2019).

Baca: Kisah Warga Desa Geulinggang, Berharap Air yang ke Luar Lumpur Bercampur Gas

Baca: Istri Sedang Tidur, Pria Ini Masuk Masuk Kamar Kemenakan dan Lakukan Hal Ini

Baca: Polsek Langsa Kembali Tangkap Pengedar, Sita Sabu Senilai Rp 35 Juta

Ia menambahkan eksistensi Lembaga Wali Nanggroe sudah tegas diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Namun demikian, diakui memang keberadaan Wali Nanggroe belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini, khususnya dalam hal memberikan pelayanan jasa berupa nasehat, arahan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintahan Aceh," tambahnya.

Sehingga kata Taqwaddin, dalam beberapa terjadinya perselisihan antara Gubernur Aceh dan DPRA tidak segera diredam oleh Wali Nanggroe, begitu juga dengan permasalahan antara Majelis Adat Aceh (MAA) dan Plt Gubernur Aceh juga tidak diselesaikan oleh Wali Nanggroe, sehingga diselesaikan oleh Ombudsman dan bahkan dilanjutkan ke PTUN.

Presentasi hasil kajian dari Ombudsman ini juga disampaikan oleh Asisten Ombudsman RI Aceh, Ilyas Isti dihadapan peserta workshop yang dihadiri berbagai komponen masyarakat, di antaranya tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, LSM yang konsern terhadap masyarakat adat, dan aktivis perempuan.

Dalam workshop itu juga menghadirkan Dr Sulaiman Tripa sebagai narasumber yang juga menyarankan agar Wali Nanggroe mengefektifkan pembentukan reusam dan memerankan diri sebagai "Ureung Tuha" Aceh yang memiliki kewenangan menyampaikan pandangan, arahan, nasehat, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA.

Para peserta workshop mengharapkan adanya optimalisasi peran Wali Nanggroe dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat Aceh.

Ketua Majelis Adat Gayo, Tgk M Yusin Saleh menyampaikan sebaiknya Wali Nanggroe jangan lagi dari partai politik dan seakan-akan untuk masyarakat Aceh pesisir timur saja, tetapi Wali Nanggroe harus juga mengayomi masyarakat Tengah Tenggara Aceh. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved