Breaking News:

Tiyong dan Falevi Tetap Dilantik

Meski Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil mubes 2017, Irwandi Yusuf, sudah memecat Samsul Bahri alias Tiyong dan M Rizal Falevi Kirani

Editor: hasyim
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Kader PNA, Samsul Bahri alias Tiyong, Darwati A Gani, dan M Rizal Falevi Kirani melakukan salam komando di DPRA, Senin (30/9/2019). 

* Sebagai Anggota DPRA

BANDA ACEH - Meski Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil mubes 2017, Irwandi Yusuf, sudah memecat Samsul Bahri alias Tiyong dan M Rizal Falevi Kirani dari keanggotaan partai itu, namun keduanya tetap akan dilantik sebagai Anggota DPRA Periode 2019-2024 di gedung DPRA, Senin (30/9/2019) hari ini.

Seperti diketahui, Tiyong dan Falevi adalah dua kader PNA yang terpilih sebagai anggota DPRA dalam Pemilu, 17 April lalu. “Ya, tetap akan dilantik, kan tidak ada perubahan apapun untuk sementara ini,” kata Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Munawarsyah,  kepada Serambi, Minggu (29/9/2019).

Soal pemecatan Tiyong dan Falevi oleh Irwandi Yusuf, menurut Munawarsyah, saat ini KIP Aceh masih mempelajari mekanisme pemecatan yang dilakukan oleh pengurus DPP PNA tersebut. Munawar tak menampik, jika merujuk pada SK di Kemenkumham, pengurus PNA yang sah masih atas nama Irwandi Yusuf sebagai ketua, Miswar Fuadi sebagai Sekjen, dan Tiyong sebagai ketua harian.

“Sedangkan Bu Darwati di situ masih sebagai wakil ketua. Jadi, mereka ini semuanya masih pengurus di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf, karena kita pegang SK itu, SK yang sah di Kemenkumham dan yang pernah kita terima dalam verifikasi partai politik sebelumnya,” kata Munawarsyah.

Terkait dengan pemecatan, Munawarsyah mengaku, KIP masih mempelajari AD/ART PNA khusus mengenai mekanisme dalam pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap anggota partai. “Dalam AD/ART itu disebutkan, harus diputuskan dalam rapat harian pengurus DPP. Rapat itu terdiri atas ketua umum, ketua harian, sekjen, wasekjen, bendahara umum, dan wakil bendahara umum, dan wakil ketua,” ujarnya.

Selain itu, sambung Munawar, dokumen rapat dan absen juga akan menjadi acuan pihaknya dalam mengkaji mekanisme pemecatan dua kader PNA tersebut. Karena itu, tambahnya, KIP Aceh sudah menyurati DPP PNA untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut.

“Kita minta dokumen pendukung rapat hariannya, putusan rapat, dan absensi hadir. Memang betul disebutkan kewenangan ketua umum memberhentikan anggota partai, tapi kewenangan itu dibatasi dengan pengambilan keputusannya melalui rapat pengurus harian DPP,” ujar Munawar setelah mempelajari AD/ART PNA.

Soal penundaan pelantikan dan usulan penggantian anggota dewan, menurut Munawar, diatur dalam PKPU 5 Pasal 33. “Bahwa penundaan pelantikan bisa dilakukan bila caleg terpilih ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan usulan penggantian calon terpilih itu usulan KIP kepada Mendagri melalui gubernur. Dan untuk mengusulkan itu harus punya dokumen, ini yang sedang kita tunggu,” demikian Munawarsyah. (dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved