Koalisi Masyarakat Sipil Tagih Janji Jokowi Terkait Pemberantasan Korupsi

Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan segera.

Kurnia Ramadhana menganggap UU KPK hasil revisi bermasalah.

Masalah itu menyangkut keberadaan Dewan Pengawas, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) hingga mencabut status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Menurutnya, Perppu merupakan kewenangan konstitusional Presiden Jokowi.

"Maka dari itu, kami menuntut agar jajaran pemerintah mendukung langkah Presiden untuk menerbitkan perppu yang membatalkan UU Revisi UU KPK dan kembali memberlakukan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan presiden segera menerbitkan perppu tersebut," kata Kurnia Ramadhana.

Baca: Berharap Upah Rp 1,2 Juta, Pemuda Aceh Utara Malah Ditembak Polisi di Langkat

Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo akhirnya mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Jokowi menyatakan hal tersebut usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (26/9/2019) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku mendapatkan masukan dari para tokoh untuk menerbitkan Perppu KPK untuk menjawab tuntutan mahasiswa.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain mantan pimpinan KPK Erry Riana Hadjapamekas, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, serta pakar hukum tata negara Feri Amsari dan Bivitri Susanti.

Baca: Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2019 Usai Kuasai GP Thailand, Ini Catatan Gemilangnya Musim Ini

Hadir juga tokoh lain seperti Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, Franz Magnis Suseno, Christine Hakim, Quraish Shihab, dan Azyumardi Azra.

Jokowi akan mempertimbangkan masukan dari para tokoh itu.

"Akan kami kalkulasi, kami hitung, pertimbangkan, terutama dalam sisi politiknya," ujar Jokowi.

Meski demikian, Jokowi belum memberi kepastian kapan akan mengambil keputusan penerbitan perppu tersebut.

"Secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata dia.

(TRIBUNNEWSWIKI/Afitria Cika) (Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman)

Baca: Ini Karya Muhammad Taqi Usmani, Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia Kelahiran India

Artikel ini telah tayang di Tribunnewswiki.com dengan judul: Tagih Janji terkait Pemberantasan Korupsi, Jokowi Didesak untuk Segera Terbitkan Perppu KPK