Miris! Ombudsman Temukan dari 13 Guru PNS di SMA Negeri 2 Pulo Aceh, tak Seorang Pun Masuk Kelas

Laporan Asnawi Luwi, Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Ombudsman RI Aceh akan menyurati Gubenur Aceh dan Bupati Aceh Besar terkait buruknya pelayanan publik di Pulau Aceh.

Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin, kepada Serambinews.com, Jumat (11/10/2019) mengatakan, pihaknya saat menugaskan Asisten Ombudsman Aceh untuk melakukan investigasi ke pulau yang letaknya dekat dengan ibukota provinsi tersebut.

Investigasi tersebut dipimpin oleh Asisten Rudi Ismawan, didampingi oleh Muammar dan Abdul Muluk.

Hasil investigasi Tim Ombudsman Aceh menemukan sejumlah tokoh masyarakat Pulo Breuh (bagian dari Pulau Aceh) guna mengumpulkan informasi tentang kondisi pendidikan di daerah tersebut.

• Zahriatul Afrah, Siswi yang Jaga Berpidato dan Mengaji Hingga Berkiprah Tingkat Nasional

• Bupati Minta Dinas Kesehatan Awasi Depot Air Isi Ulang di Aceh Timur

• Pemkab Aceh Tengah tak Tinggal Diam Soal Indikasi Kopi Gayo Mengandung Zat Kimia, Datangkan Peneliti

Beberapa tokoh masyarakat yang diwawancarai menyampaikan bahwa ada guru yang jarang datang ke Pulo Aceh.

Padahal fasilitas rumah dinas disediakan oleh Pemkab Aceh Besar. Para tokoh masyarakat menginginkan anak-anak pulo Aceh bisa mendapatkan pendidikan yang baik.

Hal yang sama juga disampaikan para pemuda dan warga Pulo Breuh yang menginginkan agar anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak.

Saat para Asisten Ombudsman RI Aceh melakukan kunjungan ke SMA Negeri 2 Pulo Aceh ditemukan bahwa tidak ada seorang pun guru PNS dan Kepala sekolah yang hadir pada Rabu tanggal 9 Oktober 2019.

Padahal jumlah guru PNS di sekolah tersebut mencapai 13 orang.

Saat tim datang siswa sedang tidak berada dalam kelas, sebagian sudah pulang pada pukul 11.00 WIB.

Hal ini dinilai sungguh memprihatinkan.

Sebagai informasi bahwa jumlah siswa di SMA tersebut 88 orang siswa yang berasal dari 12 desa di Pulo Breuh, Kepulauan Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Terkait dengan hasil investigasi tersebut, Dr Taqwaddin selaku perwakilan lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh, menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya terhadap kondisi pelayanan publik di pulau tersebut.

"Saya sangat prihatin dan kecewa atas pelayanan seperti itu. Ini tidak bisa dibiarkan.