Berita Ekonomi

Terhitung 11 Oktober 2019, OJK Cabut Izin BPRS Hareukat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 18,

Terhitung 11 Oktober 2019, OJK Cabut Izin BPRS Hareukat
For Serambinews.com/OJK Aceh
PT BPRS Hareukat dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh terhitung sejak Jumat (11/10/2019). 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat yang beralamat di Jalan Masjid Nomor 18, Lambaro, Aceh Besar, terhitung sejak Jumat (11/10/2019).

Pencabutan izin usaha BPRS tersebut dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-182/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat, terhitung 11 Oktober 2019.

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPRS Hareukat sejak 27 Maret 2018 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).

Penetapan itu karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0 persen.

Informasi ini disampaikan Kepala OJK Aceh, Aulia Fadly dalam konferensi pers yang berlangsung di Solong Kopi Ulee Kareng, Banda Aceh, Jumat (11/10/2019).

"Terhitung 11 Oktober 2019, OJK mencabut izin usaha PT BPRS Hareukat yang beralamat di Jalan Masjid, Lambaro, Aceh Besar," katanya.

Ia menjelaskan penetapan status BDPK terhadap BPRS Hareukat disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPRS yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Status itu ditetapkan dengan tujuan agar pengurus atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan.

Namun dikatakan Aulia, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus atau pemegang saham untuk keluar dari status BDPK, dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8 persen tidak terealisasi.

Halaman
12
Penulis: Mawaddatul Husna
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved