Aceh Tamiang

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah Hanya Setujui Dua Nama Pimpinan DPRK Aceh Tamiang

"Yang dua ini terlebih dulu dilantik, kalau tidak ada perubahan pelantikan Senin tanggal 21 Oktober,"

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah Hanya Setujui Dua Nama Pimpinan DPRK Aceh Tamiang
SERAMBINEWS.COM/RAHMAD WIGUNA
Suprianto (kiri) dan Fadlon ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang sesuai SK Plt Gubernur Aceh. Satu nama lagi tidak disetujui dan hingga kini alasan pencoretan belum diketahui. 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah hanya menyetujui dua dari tiga nama yang diajukan sebagai pimpinan DPRK Aceh Tamiang.

Diketahui dalam SK yang diterima Sekretariat DPRK Aceh Tamiang pada Jumat (11/10/2019), hanya terdapat nama Suprianto (Gerindra) sebagai Ketua DPRK dan Fadlon (Partai Aceh) sebagai Wakil Ketua DPRK.

Satu nama lagi, Muhammad Nur yang diusulkan DPC Partai Demokrat tidak muncul.

Pengemis Marak di Abdya, Seorang Ibu di Abdya Tega Suruh Anaknya Mengemis

Suprianto ketika dikonfirmasi pada Minggu (13/10/2019) mengaku tidak tahu alasan hilangnya nama M Nur.

"Tidak ada dijelaskan dalam surat," kata dia.

Dia mengatakan ke depannya formasi pimpinan DPRK Aceh Tamiang tetap akan diisi tiga orang.

Namun dia tidak bisa memastikan apakah satu jatah itu tetap milik m Nur.

"Yang dua ini terlebih dulu dilantik, kalau tidak ada perubahan pelantikan Senin tanggal 21 Oktober," ucapnya.

KONI Aceh Tak Tanggung Makan dan Penginapan Cabor Kategori 3 dan 4, Ini Alasannya

Pelantikan pimpinan kolektif DPRK Aceh Tamiang memang terkesan lambat.

Sejak dilantik lebih dari sebulan, legislatif belum bisa bekerja karena terganjal regulasi unsur pimpinan.

Padahal lembaga ini diharap bergerak cepat untuk menyelesaikan sejumlah tugas yang memiliki batas waktu, seperti pengesahan APBK 2020 sebelum 30 November.

"Bila ini terlambat, maka terkait APBK tahun depan harus mengacu pada Perbup," kata salah seorang pengurus partai politik yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Polisi Masih Kejar Dua DPO Terkait Kasus Penemuan Ladang Ganja di Peureulak

Penggunaan Perbup ini menurutnya membuat anggaran kurang terkontrol dan aspirasi masyarakat yang selama ini dititipkan melalui dewan tidak akan tersalurkan.

"Dan kalau ini terjadi, maka Plt Gubernur Aceh bertanggung jawab, karena gara-gara terlambatnya SK, DPRK tidak bisa bekerja dengan sisa waktu yang sangat tipis," ujarnya. (*)

Penulis: Rahmad Wiguna
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved