Mualem: Migas Aceh untuk Aceh

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf, ikut mengomentari persoalan pengelolaan Blok B di Aceh

Mualem: Migas Aceh untuk Aceh
MUZAKIR MANAF, Mantan Panglima GAM 

* Kepala BPMA Defenitif Perlu Segera Ditunjuk

BANDA ACEH - Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf, ikut mengomentari persoalan pengelolaan Blok B di Aceh Utara. Meski tak terlalu paham dengan skema pengelolaan yang sedang diributkan, namun ia mengingatkan bahwa migas tersebut merupakan sumber daya alam Aceh dan hasilnya juga harus dinikmati oleh masyarakat Aceh.

“Terlepas siapapun pengelolanya, hasilnya tetap harus diambil oleh Aceh. Migas Aceh ya untuk Aceh,” tegas pria yang akrab disapa Mualem ini kepada Serambi, Senin (15/10/2019).

Mualem mengatakan, lapangan migas bekas ExxonMobil itu pernah menjadi salah satu kawasan khusus yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akar konflik Aceh juga berawal dari persoalan tersebut, dimana Aceh yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat Aceh, sehingga akhirnya melahirkan gerakan perlawanan. “Ini sumber daya alam Aceh, manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Kan itu yang kita perjuangkan dari dulu!” pungkasnya.

Kondisi hari ini, lanjut Mualem lagi, Aceh masuk dalam daftar salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Limpahan sumber daya alam yang ada ternyata belum memberi dampak berarti bagi perekonomian dan pembangunan di Aceh. “Sudah lama orang Aceh kena tipu, makanya ke depan kepentingan Aceh harus utama, harus dinikmati oleh orang Aceh,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Aceh berencana mengambil alih Blok B di Aceh Utara jika Kementerian ESDM masih tetap ngotot dengan skema kontrak kerjasama gross split (bagi hasil kotor). Pemerintah Aceh sendiri menginginkan agar kontrak tetap menggunakan skema cost recovery karena ini menyangkut kewenangan Aceh sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang salah satu turunannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Dalam skema gross split, kewenangan pemerintah Aceh hanya sebatas mengawasi program usaha hulu minyak dan gas bumi. Sedangkan dalam skema cost recovery, Pemerintah Aceh tidak hanya mengawal aspek program tetapi juga anggaran yang meliputi biaya investasi, operasi, dan biaya produksi. Dengan demikian, akan diketahui secara jelas berapa dari sisa hasil produksi itu yang akan menjadi hak Aceh dari sisi bagi hasil 70:30.

Wakil Ketua DPRA dari Partai Golkar, Hendra Budian, juga sepakat jika Pemerintah Aceh mengambil alih pengelolaan Blok B. DPRA bersama Pemerintah Aceh dan seluruh stake holder harus bersatu untuk memperjuangkan pengambilalihan lapangan migas bekas ExxonMobil tersebut. “DPRA siap berjuang dengan Pemerintah Aceh untuk membangun komunikasi politik dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM agar semangat perjuangan ini bisa terwujud,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga harus mempersiapkan PT PEMA (Pembangunan Aceh) agar bisa menjalankan mandat ini dengan baik. PT PEMA harus dibenahi dan diback-up secara penuh oleh Pemerintah Aceh (eksekutif dan legislatif) agar dapat mengelola lapangan migas Blok B secara profesional.

Dukungan juga disampaikan Ketua DPD KNPI Aceh, Wahyu Saputra. Langkah Pemerintah Aceh yang akan mengambil alih pengelolaan Blok B dikatakannya telah sesuai dengan amanat Pasal 39 PP 23 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa wilayah kerja yang telah habis masa kontraknya ditawarkan terlebih dahulu kepada BUMD sebelum dinyatakan menjadi wilayah terbuka untuk dilelang.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved