Pertamina Pastikan Tak Ada Pembatasan Solar, Untuk Nelayan maupun Kendaraan Umum
Pihak Pertamina memastikan tidak ada pembatasan pasokan solar, baik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum-Nelayan (SPBU-N) maupun SPBU
lihat foto
“Ini sudah saya wanti-wanti beberapa waktu yang lalu, bahwa penyaluran BBM subsidi di Aceh harus dipastikan tepat sasaran. Lagi-lagi saya ingatkan kepada semua pemangku kebijakan untuk memberi perhatian serius akan hal ini,” katanya kepada Serambi, Rabu (16/10/2019).
Dia mengaku sudah mendapat informasi bahwa kuota BBM subsidi untuk Aceh sebenarnya cukup, termasuk untuk nelayan. Tapi kenyataannya banyak nelayan terpaksa menganggur karena tidak tersedia BBM subsidi. “Apa benar kuota untuk kita cukup? Kalau cukup lalu kemana jatah BBM untuk nelayan kita tidak ada? Siapa yang menggunakan?,” ujar dia setengah bertanya.
Mantan anggota DPD RI ini memberikan sejumlah analisisnya terkait beberapa kemungkinan dari penyebab kelangkaan solar subsidi. “Kemungkinan pertama kuota BBM subsidi untuk Aceh memang nggak cukup. Ini pihak Pertamina harus memberikan klarifikasi dan konfirmasinya kepada rakyat, bicara dan beri penjelasan jangan diam,” kata dia.
Kemungkinan kedua, sambung Rafli, kuota BBM subsidi untuk Aceh memang cukup, tetapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. “Nah saya lebih condong pada kemungkinan kedua ini,” tegasnya.
Politisi PKS ini memiliki sejumlah indikator mengapa dugaannya terkait kelangkaan solar subsidi di Aceh lebih kuat karena dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Pertama, menjelang akhir tahun banyak sekali kontraktor-kontraktor yang sedang memacu penyelesaian sejumlah proyek pemerintah. Proyek jalan misalnya, membutuhkan BBM yang cukup banyak.
“Pertanyaannya apakah BBM yang mereka gunakan adalah BBM nonsubsidi? Pihak terkait harus memeriksa itu. Aparat kepolisian juga harus bergerak. Jangan sampai mereka ngambil BBM subsidi yang bukan haknya,” ungkap Rafli.
Kemudian, dia juga meminta PT Pertamina dan Hiswanamigas turun tangan untuk menertibkan lembaga-lembaga penyalur yang diduga bermain.
Jangan sampai SPBU atau SPBN melakukan kongkalikong dengan pihak tertentu dengan memberikan BBM jatah rakyat untuk yang tidak berhak.
“Ada info yang saya dengar tentang adanya kerjasama antara oknum SPBU dengan oknum kontraktor yang menginginkan BBM murah. Ini harus dipantau dan ditindak tegas karena merugikan negara, merugikan rakyat,” tegasnya.
Dia berharap, pemerintah harus memastikan BBM subsidi untuk nelayan disalurkan untuk boat nelayan dengan spesifikasi mesin sesuai ketentuan. Sedangkan kapal-kapal besar harus menggunakan yang non subsidi. “Ini juga harus ditertibkan. Untuk itu saya minta semua pihak terkait, baik Pertamina, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan, untuk saling bersinergi mengambil langkah dan tindakan strategis guna mengatasi masalah ini. Kita berharap akan segera ada solusinya,” pungkas Rafli. (una/c38/jaf/zb/mas)
