DPRA Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Alasannya

DPRA Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Alasannya

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Provinsi Aceh menolak usulan pemerintah untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I, II dan III.

Pasalnya, pelayan BPJS yang telah berjalan selama ini dinilai sangat tidak maksimal dan tidak memuaskan terhadap masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan tersebut.

“Saya secara pribadi menolak kenaikan iuran BPJS, dan akan mengusulkan ke Fraksi PKS jika ada rekomendasi kita tetap menolak jika pemerintah mewacanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, sebab pelayanan yang sudah berjalan sangat tidak maksimal hingga saat ini, jadi untuk apa harus ada penambahan iuran, dan itu sangat tidak efektif,” ungkap Zaenal Abidin, Anggota DPR Aceh kepada Serambinews.com,  Jumat (18/10/2019) di Meulaboh menanggapi wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Januari 2020 mendatang.

Ia menambahkan, bahwa iuran BPJS Kesehatan di Aceh tahun 2019 mencapi Rp 500 miliar lebih, dan jika ada kenaikan iuran lagi maka uang negaran untuk hal tersebut sudah menjacapai Rp 1 triliun lebih. Sehingga dengan tidak efektifnya pelayaan tersebut, maka iuran BPJS belum perlu untuk dinaikan.

Pihakya berharap iura BPJS ini jangan naik, sebab masalah kesehatan masyarakat kususnya yang kurang mampu menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan undang-undang 45.(*)

• Irigasi Pante Lhong Perlu Direhab Total, Begini Kondisinya

• Pemko Lhokseumawe Terima 147 CPNS, Ini Formasi Lengkapnya

• Rapat Dengar Pendapat DPRK Aceh Utara dengan Pihak Pertamina Ditunda, Ini Sebabnya