Berita Abdya

Dua Fraksi DPRK Abdya Sudah Final, Diumumkan Setelah Penetapan Pimpinan Dewan Definitif

Pembentukan dua fraksi di DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), dilaporkan sudah final, dan siap diumumkan setelah paripurna penetapan Pimpinan DPRK definitif

Penulis: Zainun Yusuf | Editor: Yusmadi
For Serambinews.com
Para anggota DPRK Abdya yang tergabung dalam Fraksi Abdya Sejahtera, saat bersilaturahmi ke rumah Ketua DPD PAN Abdya, Said Syamsul Bahri, beberapa waktu lalu. 

Ada tiga yang diusulkan, sesuai perolehan suara parpol hasil Pileg 2019, yaitu Ketua DPRK Abdya dari Partai Demokrat, Wakil Ketua I dari PNA, dan Wakil Ketua II dari PA.

Untuk Ketua DPRK Abdya, Partai Demokrat mengusulkan Nurdianto, PNA mengusulkan Syarifuddin alias Yoyong Syarifuddin sebagai Wakil Ketua I DPRK, dan PA mengusulkan Hendra Fadli SH menjadi Wakil Ketua II DPRK Abdya.

Setelah penetapan itu, selanjutnya tiga nama tersebut diusulkan ke Gubernur Aceh, melalui Bupati Abdya untuk dikeluarkan SK pengangkatan sebagai pimpinan definitif.

Keterangan diperoleh Serambinews.com, Plt Gubernur Aceh, belum mengeluarkan SK Pengangkatan Pimpinan DPRK Abdya definitif, hingga, Jumat (18/10/2019), sehingga belum bisa digelar paripurna penetapan pimpinan yang definitif.

Akan halnya, tata tertib (tartib) DPRK Abdya, saat masih dalam proses evaluasi di Biro Hukum pada Kantor Gubenur Aceh.    

Sedangkan DPRK Abdya sekarang ini dipimpin Ketua DPRK Sementara, Nurdianto dan Wakil Ketua DPRK Sementara, Syarifuddin, yang memiliki kewenangan terbatas.

Seperti pernah disampaikan Ketua DPRK Abdya Sementara, Nurdianto, bahwa sesuai ketentuan, Pimpinan DPRK Sementara hanya melaksanakan tugas mempasilitasi penyusunan tatib, memproses mempasilitasi terbentuk AKD (alat kelangkapan dewan) dan memproses SK penetapan pimpinan dewan definitif.

“Di luar itu tak boleh, ” katanya. 

Setelah turun SK Gubernur tentang  Pimpinan DPRK, maka segera digelar paripurna penetapan pimpinan dewan yang definitif.

Selanjutnya, digelar paripurna tatib, pembentukan AKD Komisi, BKD dan BKD), termasuk pembentukan Badan Anggaran (Bangar) dan Badan Musyawarah (Bamus). (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved