Berita Aceh Utara

Sejumlah Agenda DPRK Aceh Utara Tertunda, Ini Penyebabnya

Namun, agenda tersebut tak bisa diselesaikan karena masih menunggu pengesahan pimpinan dewan yang definitif.

Sejumlah Agenda DPRK Aceh Utara Tertunda, Ini Penyebabnya
For Serambinews.com
Sebanyak 43 Anggota DPRK Aceh Utara yang dilantik pada 2 September 2019 memiliki banyak agenda yang mendesak diselesaikan dalam waktu dekat. 

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Sebanyak 43 Anggota DPRK Aceh Utara yang dilantik pada 2 September 2019 memiliki banyak agenda yang mendesak diselesaikan dalam waktu dekat.

Namun, agenda tersebut tak bisa diselesaikan karena masih menunggu pengesahan pimpinan dewan yang definitif.

Untuk diketahui, Pimpinan Sementara DPRK Aceh Utara Periode 2019-2024 pada Kamis (11/10/2019) malam menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan DPRK definitif untuk tiga dari empat orang.

Ketiganya, Arafat anggota DPRK dari Partai Aceh sebagai Ketua DPRK Aceh Utara, dan Hendra Yuliansyah dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I dan Misbahul Munir dari Partai Nasional Aceh (PNA) menjadi wakil Ketua III.

Sedangkan penetapan Wakil Ketua II dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menunggu surat rekomendasi dari DPP Partai tersebut.

Fraksi Abdya Sejahtera akan Kuasai Seluruh Jabatan Ketua AKD DPRK Abdya, Ini Penyebabnya

Dua Fraksi DPRK Abdya Sudah Final, Diumumkan Setelah Penetapan Pimpinan Dewan Definitif

Tolong! Pasien Kanker Usus Asal Simeulue Berharap Bantuan, Fisiknya Kurus Kering, Begini Kondisinya

“Masih banyak PR yang harus kita selesaikan segera dalam waktu dekat,” ujar Ketua Sementara DPRK Aceh Utara Arafat kepada Serambinews.com, Jumat (18/10/2019).

PR tersebut kata Arafat, pengesahan fraksi yang sudah dibentuk kemudian pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi-komisi, kemudian Badan Kehormatan Dewan, Panitia Legislasi, panitia anggaran dan panitia musyawarah serta alat kelengkapan dewan lainnya.

“Dan yang paling mendesak lainnya adalah pembahasan anggaran 2020 kemudian pelantikan dua anggota dewan, karena pada saat pelantikan sebelumnya tak bisa mengikuti. Tapi semua agenda tersebut baru dapat kita laksanakan setelah adanya pelantikan pimpinan definitif,” ujar Ketua Sementara DPRK Aceh Utara.

Saat ini kata Arafat, pihaknya sudah mengajukan SK kepada Gubernur Aceh untuk mendapatkan SK.

Setelah adanya SK kemudian akan dilakukan pengukuhan yang akan dipandu Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atas nama Mahkamah Agung (MA). (*)

Penulis: Jafaruddin
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved