Breaking News:

Sekwan Pidie Surati Mantan Pimpinan, Lima Unit Fortuner belum Dikembalikan

Sekretaris Dewan (Sekwan) Pidie mengirim surat kepada dua mantan pimpinan DPRK Pidie periode 2014-2019 yang telah lama menggunakan

SERAMBINEWS.COM/ MUHAMMAD NAZAR
40 anggota DPRK Pidie disumpah di Kantor DPRK setempat, Senin (26/8/2019). 

SIGLI- Sekretaris Dewan (Sekwan) Pidie mengirim surat kepada dua mantan pimpinan DPRK Pidie periode 2014-2019 yang telah lama menggunakan mobil dinas Toyota Fortuner. Sebaliknya, tiga unit Fortuner yang masih berada di tiga mantan pimpinan lainnya tidak dikirim surat, karena baru digunakan sekitar satu tahun.

Sehingga, Pemkab Pidie belum menarik lima mobil tesebut dari lima mantan pimpinan DPRK Pidie yang telah purna tugas. Padahal, mobil itu hanya bisa digunakan pimpinan DPRK Pidie saat masih bertugas dengan status pinjam pakai.

Menanggapi hal itu, Sekwan DPRK Pidie, Drs Sayuti MM, yang dihubungi, Serambi, kemarin, mengaku telah mengirim surat kepada kepada dua mantan pimpinan DPRK Pidie, Cut Nursulaili dan Abd Hamid, agar segera mengembalikan mobil dinas sebagai aset pemkab. Dia mengatakan kedua unit Fortuner tersebut telah lama digunakan oleh keduanya,

Sebaliknya, untuk tiga mantan pimpinan periode 2014-2019 Muhammad AR, Jamaluddin SP dan Usman M Yusuf yang juga menggunakan Fortiner akan dibicarakan kembali dengan piimpinan baru DPRK Pidie.

“Ketiganya baru purna tugas dan ketiga Fortuner yang dipakai belum sampai satu tahun, sehingga tidak etis, baru pakai langsung kita tarik, sementara dua mantan pimpinan yang telah lama pakai  justru belum ditarik,” jelasnya.  Dia menjelaskan untuk tiga mobil mantan pimpinan dewan yang purna tugas 2019,  akan dikoordinasikan kembali dengan pimpinan DPRK Pidie yang baru.

Sebelumnya, Muharramsyah seorang advokat dkepada Serambi, Sabtu (19/10) mengatakan lima unit mobil dinas Fortuner masih dikuasai lima mantan pimpinan DPRK Pidie. Yakni, dua mantan pimpinan DPRK Pidie periode 2009-2014, Cut Nursulaili dan Abd Hamid, selanjutnya tiga periode 2014-2019, Muhammad AR, Jamaluddin dan Usman M Yusuf.

 Menurutnya, sikap mantan Pimpinan DPRK Pidie yang belum mengembalikan mobil dinasnya dianggap tidak taat aturan.  Dia menjelaskan sikap tersebut telah membuat publik beranggapan, sebuah penyimpangan merupakan sesuatu yang wajar bagi anggota DPRK, padahal Pimpinan DPRK Pidie saat ini, dapat memberikan surat peringatan kepada lima mantan pimpinan tersebut.

 "Kok, masih ngotot mau memakai mobil dinas, padahal kelima mantan pimpinan DPRK itu telah purna tugas. Masa, aset negara mau diakui. Ingat, itu wajib dikembalikan. Sekwan, dan sekda tak boleh diam, harus tegas lah. Bila perlu buat laporan kehilangan kepada polisi," tegas Muharramsyah.

Dia menjelaskan, Sekda melalui Kabid Aset telah lalai melaksanakan tupoksinya sebagai pendata, penjaga, penertiban aset, sehingga daerah berpotensi dirugikan secara keuangan negara. Khususnya tidak menarik Fortuner mantan pimpinan dewan periode 2009-2014. 

Dia mengatakan, mobil berplat merah itu harus dikembalikan saat mantan pimpinan DPRK telah purna tugas. Tapi, DPRK Pidie yang notabennya sebagai lembaga pembuat produk hukum justru tidak taat hukum, karena telah melanggar kausul perjanjian pinjam pakai dengan Pemkab Pidie. (naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved