Aceh Hebat
KMP Aceh Hebat Bakal Melayari Tiga Pulau di Aceh
Selama ini kata Anita, aktivitas pembangunan kapal di berbagai galangan cenderung sepi. Hal itu menyebabkan banyaknya sumber daya manusia yang biasa b
lihat foto
KMP Aceh Hebat merupakan hasil dari program pengadaan kapal ferry roro di bawah Dinas Perhubungan Aceh dengan anggaran Rp 178 milliar.
Kapal itu diplot untuk pengingkatan konektivitas antar pulau di Aceh.
Pemerintah Aceh, kata Nova Iriansyah memiliki program khusus untuk peningkatan konektivitas antar kepulauan melalui program tol laut, sebagaimana program presiden dalam mengoptimalkan sektor kemaritiman Indonesia.
"Program ini sangat penting bagi Aceh, sebab daerah kami termasuk wilayah yang memiliki kawasan laut yang cukup luas," kata Nova.
Dari 23 kabupaten dan kota di Aceh, 18 di antaranya berbatasan langsung dengan laut. Luas lautan Aceh pun sangat panjang, yaitu mencapai 75 ribu km2, atau setara 7,47 juta hektare dengan panjang garis pantai sekitar 2.699 km.
Selainnya ada sekitar 180 gugusan pulau yang ada di wilayah Aceh, 44 di antaranya berpenghuni, dan 136 pulau tak berpenghuni.
Data itu menunjukkan bahwa Aceh merupakan salah satu andalan sektor kemaritiman Indonesia di wilayah Barat. Belum lagi dengan sebagaian besar masyarakat pesisir Aceh yang mengandalkan sektor kelautan sebagai sumber ekonomi. Karena itu optimalisasi sumber daya Aceh di sektor kelautan harus terus ditingkatkan.
Saat ini Aceh punya delapan pelabuhan penyeberangan, di mana satu di antaranya merupakan lintasan penyeberangan antar provinsi. Selama ini, lintasan penyeberangan itu hanya dilayani lima unit kapal. Jika ada satu kapal yang menjalani docking, transportasi laut hampir pasti terganggu.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali, mengatakan pengadaan tiga unit kapal itu dilakukan untuk memperkuat armada penyebrangan di Aceh dan dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2019 dan 2020.
"Dalam perjalanannya, pelaksanaan tender untuk pemilihan penyedia jasa pembangunan kapal-kapal tersebut, Pemerintah Aceh mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan RI. Proses tender melalui LPSE Kemenhub telah dapat diselesaikan dengan baik, transparan dan akuntabel serta tepat waktu," kata Junaidi.
Penandatanganan kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Aceh dengan masing-masing pimpinan perusahaan galangan yang mengerjakan kapal, kata Junaidi, telah dilakukan pada periode Agustus-September 2019 yang lalu.
Junaidi menambahkan, dalam pelaksanaan pembangunan tiga unit kapal ro-ro itu, pihaknya didampingi oleh Tim Pengawal, Penganaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Aceh dari awal pembangunan hingga kapal selesai pengerjaannya nanti.
Kepala Kejati Aceh, Idham, bahkan hadir langsung saat peletakan lunas di galangan kapal milik PT Adiluhung.
Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami, mengatakan peletakan lunas atau keel laying adalah dasar dimulainya umur kapal serta dianggap sebagai hari lahir dari kapal bersangkutan.
"Peletakan lunas ini sekaligus bukti pelaksanaan komitmen pembangunan kapal ini," kata Anita Utama.
