Breaking News

Jokowi Janji Pangkas Golongan Eselon, Ini Tunjangan & Jabatan Dipangkas, 430 ribu PNS Terdampak

Penyederhanaan birokrasi memang menjadi fokus kerja Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Editor: Amirullah
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI VIA KOMPAS.COM
Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. 

Ia menganalogikan kerja pemerintah seperti pada pesan whatsapp.

Dimana tugas pemerintah bukan hanya menjamin telah dikirim tetapi juga harus menjamin telah diterima.

"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered," tegas Jokowi.

Raffi Ahmad Pamit Dari Dunia Hiburan, Suami Nagita Slavina Ungkap Kondisi Kesehatannya

Disebut-sebut Calon Mentan, Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo Dipanggil Jokowi ke Istana

Jadi Disorot di Pelantikan Jokowi, Raja Mswati III Punya 15 Istri, Salah Satunya Tewas Bunuh Diri

()

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 setibanya di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (20/10/2019). Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada TNI dan Polri yang sudah mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden sehingga suasana berlangsung kondusif. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

BKN : Akan Hemat anggaran

Presiden Joko Widodo berencana akan menghilangkan struktural eselon III dan IV.

Rencana ini disampaikan Jokowi dalam pidato usai pelantikan.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, belum mendapat arahan lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"Tetapi yang jelas BKN sangat setuju jika ada usaha-usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Kalau ternyata setelah diteliti, pengurangan jumlah eselon itu akan mempengaruhi atau memperbaiki kinerja birokrasi kenapa tidak," ujar Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di kantor regional I BKN Yogyakarta, Senin (21/10/2019).

Mohammad Ridwan menyampaikan, berdasarkan data kepegawaian bulan Juni 2019, jumlah eselon I di Indonesia ada 575 orang atau 0,12 persen.

Sedangkan eselon II ada 19.463 orang atau 4,23 persen.

Sehingga total eselon I dan eselon II di Indonesia ada sekitar 20.000 atau 4,35 persen.

Sedangkan total eselon I sampai eselon V sekarang jumlahnya 460.067 orang.

"Jika secara drastis eselon III, IV dan V dikurangi maka kita akan berhadapan dengan manajemen PNS sejumlah 430.000 orang. Tapi saya kira posisinya tidak begitu, semuanya pasti ada tahapan dan sebagainya," tandasnya.

Viral Ikan dengan Tubuh Penuh Kata Ambon dan Maluku Ditemukan Warga, Mengapa Bisa Terjadi?

Jadi Disorot di Pelantikan Jokowi, Raja Mswati III Punya 15 Istri, Salah Satunya Tewas Bunuh Diri

()

Mohammad Ridwan (BKN)

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved