Komite Peralihan Aceh Sesalkan Pernyataan Irmawan Soal Bendera

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat menyesali pernyataan anggota DPR RI dari PKB, Irmawan yang membandingkan bendera Aceh dengan kesejahteraan rakyat.

Padahal kedua konteks itu adalah hal yang berbeda.

Juru Bicara KPA Pusat, Azhari Cage kepada Serambinews.com, Jumat (25/10/2019) menyatakan bahwa kedua persoalan tersebut diatur berbeda dalam MoU Helsinki yaitu poin kesejahteraan dan poin bendera serta lambang Aceh.

“Begitu juga halnya dengan pasal-pasal dalam UUPA juga berbeda antara bendera dan kesejahteraan. Pernyataan Irmawan itu terkesan seperti tidak mengerti aturan padahal seorang anggota DPR RI,” katanya.

Ketika bicara bendera dan kesejahteraan, sambung Azhari, bukan relevan dan tidak relevan tapi lebih kepada bicara undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat.

“Apalagi itu undang-undang khusus yang dibuat untuk Aceh sebagai solusi penyelesaian konflik. Saya ingin bertanya kepada Bapak Irmawan selama ini belum ada bendera apakah masyarakat Aceh sudah sejahtera?” ujar Azhari.

Nyatanya, papar dia, Aceh masih menjadi daerah termiskin di Sumatera. Padahal uang Aceh lebih besar daripada APBD Sumatra Utara.

• Satu Tahun Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610, KNKT Ungkap 9 Faktor Utama Kecelakaan

• Peringati Hari Santri, ACT Aceh Salurkan 2.000 Kg Beras untuk Dayah-dayah

• Mobil Innova Terbakar di Lembah Seulawah, Diduga Ini Penyebabnya

• Mulai Januari 2020, Gaji Keuchik di Aceh Besar Naik, Ini Besarannya

Perlu diingat bahwa dana otsus didapatkan oleh pemerintah Aceh dengan darah, nyawa, dan air mata akibat konflik di Aceh. Jadi bukan ada dengan serta merta, kalau orang Aceh sendiri melupakan marwah Aceh maka wajar persoalan kekhususan Aceh selalu tersandera.

“Seharusnya Irmawan jangan menepuk air yang terpercik ke muka sendiri. Saya selaku JPsat meminta kepada Forbes agar fokus terhadap kekhususan yang Aceh miliki dan juga masalah kesejahteraan biarlah seiring sejalan untuk Aceh yang lebih baik kedepan,” pungkasnya. (*)