Salam

Iuran BPJS Naik, Mestinya Layanan RS Makin Baik

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin memuat dua berita terkait naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Iuran BPJS Naik, Mestinya  Layanan RS Makin Baik
Kompas.com/Retia Kartika Dewi
Ilustrasi BPJS (Kompas.com/Retia Kartika Dewi) 

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin memuat dua berita terkait naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berita pertama,  BPJS meyakini kenaikan iuran itu bisa memperbaiki kondisi keuangan mereka yang selama ini mengalami defisit. Pada tahun 2019 ini diprediksi BPJS mengalami defisit Rp 32,8 triliun jika iurannya tidak naik.

“Masalah defisit tidak mungkin teratasi di tahun ini. Namun, kami optimis pada tahun 2020 keuangan BPJS Kesehatan bisa surplus. Ini sudah dihitung hati-hati oleh para ahli,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf, di Jakarta, Sabtu (2/11).

Diproyeksikan, keuangan BPJS Kesehatan bisa surplus pada tahun 2020 sebesar Rp 17,3 triliun. “Pada 2020 diperkirakan keuangan BPJS Kesehatan surplus. Tentu hal itu bisa terjadi dibarengi dengan perbaikan,” kata Iqbal.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib Khumaidi, dalam diskusi “BPJS Kesehatan, Kezzeel Tapi Butuh” di Jakarta, Sabtu (2/11/2019) mengatakan, ia masih belum bisa mengatakan bahwa kenaikan iuran akan berdampak pada kualitas pelayanan menjadi lebih baik, karena konsepnya hanya berbicara mengatasi defisit anggaran semata.

Menurut Adib, kenaikan iuran BPJS justru dikhawatirkan hanya akan menjadi solusi gali lubang, tutup lubang saja. Sebab, defisit anggaran tersebut berpotensi terus-menerus terjadi selama tidak ada pembenahan sistem secara menyeluruh.

Ya, kita tahu bahwa salah satu aspek terpenting yang harus dibenahi oleh BPJS Kesehatan dalam kondisi sekarang adalah defisit keuangan itu sendiri. Bukan rahasia lagi bahwa hampir di seluruh rumah sakit Indonesia menjerit sebagai dampak defisit keuangan yang terjadi di tubuh BPJS sehingga banyak tenaga medis maupun rumah sakit yang belum mendapat bayaran dari BPJS.

Itu pula sebabnya Joko Widodo yang baru dilantik untuk periode kedua sebagai Presiden Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Oktober 2019.

Nah, pada Pasal 34 Perpres tersebut, tarif iuran kelas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri golongan III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan/peserta. Kenaikannya mencapai Rp 16.500.

Selain itu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per bulan untuk tiap peserta. Sementara itu, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dua kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per bulan untuk tiap peserta.

Di mana-mana kalau ada kenaikan iuran, tentunya sangat masuk akal jika pembayar iuran berharap adanya perbaikan pelayanan. Itu pula yang kita harapkan akan segera menjelma menjadi kenyataan setelah iuran BPJS Kesehatan dinaikkan rata-rata dua kali lipat.

Dengan adanya kenaikan iuran ini, kita harapkan benar-benar bisa mengatasi defisit anggaran pada tahun 2019 dan bisa segera digunakan BPJS untuk membayar tunggakannya kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menjadi mitranya selama ini, termasuk di Aceh.

Dari sejumlah penelitian yang dilakukan LSM di Aceh, termasuk MaTA, terbukti bahwa tertunggaknya pembayaran BPJS kepada dokter dan paramedis, juga kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain yang menjadi mitranya selama ini sering menimbulkan protes dari kalangan medis. Mereka bahkan jadi uring-uringan bertugas melayani pasien karena sudah menjalankan kewajibannya, namun harus menunggu lama sekali baru mendapatkan haknya dalam bentuk upah jerih. Beberapa rumah sakit bahkan tak punya stok obat tertentu yang dibutuhkan pasien karena rumah sakit tak punya lagi uang yang cukup untuk beli obat maupun bahan medis habis terpakai. Itu karena pengeluaran mereka belum dibayar oleh BPJS. Sementara, BPJS selalu menyuarakan defisit anggaran.

Maka sudah seharusnya kenaikan iuran ini diikuti dengan peningkatan kualitas layanan serta pembenahan sistem secara menyeluruh. Jika perlu, belajar lagi dengan cermat ke Aceh tentang bagaimana Pemerintah Aceh mengelola Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan rapi yang kemudian menginspirasi Presiden Jokowi menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tapi kemudian ending-nya berantakan.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved