Tak Berpenduduk Tapi Terima Dana Desa
Datok Penghulu Ingin Pertahankan Kampung Perkebunan Alurjambu, Ingin Dijadikan Permukiman Penduduk
"Tidak usah luas, tiga hektare saja cukup, biar bisa dijadikan perumahan penduduk," kata Safrizal
Penulis: Rahmad Wiguna | Editor: Yocerizal
lihat foto
Ia menyebutkan, eks pabrik karet ada di dua lokasi terpisah dan menandakan pada masa lalu Aceh Tamiang memiliki pabrik karet terbesar di Aceh.
Untuk diketahui, meski tak berpenghuni, desa tersebut ternyata rutin menerima Alokasi Dana Desa (ADD). Safrizal menyebutkan, tahun 2016 saat pertama kali ia menjabat, ADD yang dikucurkan untuk desanya mencapai Rp 1 miliar.
Dana itu digunakan untuk pemberdayaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Di antaranya dengan membeli kebun karet seluas tiga hektare di Kampung Gerenggam, Kecamatan Kejuruanmuda, Aceh Tamiang.
Selain itu juga untuk menyewa sebuah kafe di Karangbaru, dan membeli peralatan pesta.
Namun ketika ditanya total anggaran yang digunakan untuk tiga item pengadaan itu, dia mengaku lupa.
"Yang jelas ketiga item ini dikelola BUMK. Tapi kafe sudah tutup, kalau kebun karet sudah mulai produksi," terang Safrizal.
• Heboh, Kas Subulussalam Dikabarkan ‘Bobol’, Nilainya Capai Rp 2 Miliar
• Pemko Lhokseumawe tak Tetapkan UMK 2020, Ini Alasannya
• Berikut Ciri-ciri dan Tanda Orang dengan EQ Lemah, Sering Salah Paham hingga Mudah Tersinggung!
Selanjutnya pada tahun 2017, ADD yang diterima digunakan untuk tiga kegiatan fisik, yakni membangun dua jembatan, pengerasan jalan sepanjang 1.500 meter dan pelat beton.
Ketiga pengerjaan ini seluruhnya dialokasikan di Dusun Marmeranti.
Meski menyadari ada larangan menggunakan ADD untuk bangunan fisik di areal HGU, dalam kasus ini Safrizal menyebut ada pengecualian karena sudah memiliki izin dari PT Desa Jaya selaku pemegang HGU dan mendapat rekomendasi dari bupati.
Untuk tahun 2018, Safrizal mengungkapkan, ADD kembali digunakan untuk pemberdayaan BUMK, yakni membeli 15 ekor sapi. Dia memastikan sapi ini dikelola oleh masyarakat Perkebunan Alurjambu.
Sementara pada tahun ini ADD yang diterima baru untuk tahap I berkisar Rp 400 juta. Pencairan tahap II dan III masih terkendala dampak dari proses hukum yang sedang ditelusuri Kejari Aceh Tamiang.
"Rencananya tahun ini untuk normalisasi parit di Dusun Jayabaru. Tapi (pengerjaannya) terhenti karena sedang ditangani jaksa," ucapnya.(*)
