Breaking News:

Invest in Aceh

Perusahaan Daerah Didorong Go Public  

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan daerah, khususnya yang ada di Provinsi Aceh untuk memanfaatkan akses...

Perusahaan Daerah Didorong Go Public   
SERAMBI/MOHD DIN
Kepala BEI Perwakilan Aceh, Tasrif Muhtadi, menyerahkan cendera mata kepada Ketua Umum Kadin Aceh, Makmur Budiman, pada kegiatan Workshop Go Public, di Kyriad Hotel, Banda Aceh, Selasa (5/11/2019).

BANDA ACEH - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan daerah, khususnya yang ada di Provinsi Aceh untuk memanfaatkan akses pendanaan dari pasar modal atau melakukan initial public offering (IPO), penawaran umum perdana saham atau go public.

Kepala Kantor Perwakilan BEI Provinsi Aceh, Tasrif Muhtadi, menyampaikan hal itu dalam Workshop Go Public kerja sama dengan Kadin Aceh dengan Kantor BEI Perwakilan Aceh, di Kyriad Hotel, Banda Aceh, Selasa (5/11).

Acara yang dibuka Plt Gubernur Aceh  Nova Iriansyah yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Dr Wildan MPd itu, menghadirkan empat narasumber yaitu Teuku Fahmi Arianda, Senior Manager PT Bursa Efek Indonesia, Iman Hilmansyah, Direktur PT RHB Sekuritas Indonesia, M Ikhsan Fahreza Juli, Kediv Pengembangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Sutopo Kristanto, Presdir Jaya Konstruksi Manggala Tbk yang menyampaikan success story dalam memanfaatkan dana melalui go public.

Ikut memberikan sambutan Ketua Umum Kadin Aceh, Makmur Budiman, dan Ketua OJK Aceh Aulia Fadhli. Acara workshop ini diikuti pengusaha lokal yang ada di Aceh dan sejumlah peserta dari perguruan tinggi.

Tasrif mengatakan, sampai saat ini, belum satupun perusahaan yang ada di Aceh tercatat atau melantai di bursa saham. Padahal, menurutnya, syarat untuk go public tidak begitu sulit dan perusahaan mendapat alternatif pendanaan selain bank.

Sementara itu, Teuku Fahmi Ariandi mengatakan, pihaknya mendorong perusahaan daerah untuk ambil bagian go public. Menurutnya, banyak manfaat yang diperoleh perusahaan bila masuk ke bursa saham. Diantaranya, perusahaan mendapat dana yang murah, nilai perusahaan akan naik, perusahaan akan dikelola dengan baik, melibatkan banyak investor sebagai pemegang saham, dan perusahaan menjadi perusahaan terbuka yang bisa diakses oleh banyak orang.

Ketua OJK Aceh Aulia Fadhli dalam sambutannya menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan data ada perusahaan dari Aceh yang masuk ke bursa. Sementara itu, jumlah investor (pemegang saham) untuk perusahaan yang ada di lantai bursa dari Aceh tercatat kurang lebih 9.000 orang dengan nilai saham keseluruhannya setara Rp 240 miliar. “Orang Aceh menjadi investor untuk perusahaan di luar Aceh karena perusahaan di Aceh belum ada yang go public.

Menurutnya, saat ini umumnya perusahaan di daerah masih memanfaatkan pendanaan dari perbankan maupun multifinance yang sebetulnya berbiaya mahal. Bahkan, masih sedikit sekali yang mengenal pasar modal sebagai sarana untuk mendapatkan pendanaan mudah dan murah.

"Mudah - mudahan ke depan akan banyak perusahaan daerah yang memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan pendanaan," katanya.

Ia mengatakan, selama ini masih ada anggapan bahwa akses di pasar modal hanya bisa didapatkan oleh perusahaan besar saja. Padahal perusahaan dengan aset Rp 5 miliar sudah bisa listing di bursa saham, termasuk juga perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Apalagi, saat ini otoritas bursa sudah memperlonggar ketentuan bagi perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di pasar modal.

Saat ini total perusahaan (emiten) tercatat di bursa sudah mencapai 655 perusahaan. Dari 655 perusahaan tersebut, tercatat hanya 14 perusahaan dari Pulau Sumatera, 522 dari  DKI Jakarta, 35 dari Jawa Barat dan 35 lagi dari Jawa Timur."Artinya, perusahaan di luar Jabodetabek sudah banyak yang melirik pasar modal sebagai sumber pendanaan," katanya.

Sementara itu, untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan perlu memperoleh persetujuan dari BEI dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada BEI dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

Sepanjang dokumen dan informasi yang disampaikan telah mencukupi dan lengkap, BEI hanya memerlukan waktu 10 hari Bursa untuk memberikan persetujuan. Jika memenuhi syarat, BEI memberikan surat persetujuan prinsip pencatatan yang dikenal dengan istilah perjanjian kontrak Pendahuluan Pencatatan Efek.

Setelah mendapat Perjanjian  Pendahuluan dari BEI, calon perusahaan terbuka tersebut mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum.

Apabila pernyataan pendaftaran calon emiten telah dinyatakan efektif oleh OJK maka calon emiten dapat melakukan proses penawaran umum. Pada umumnya keseluruhan proses hanya membutuhkan waktu 8-12 hari kerja. Setelah masa penawaran umum itu berakhir, maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Saham.(din)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved