Serapan Anggaran Rendah, Anggota DPRA, Bardan Sahidi Sebut Kinerja Keuangan Pemerintah tak Jalan

Serapan Anggaran Rendah, Anggota DPRA, Bardan Sahidi Sebut Kinerja Keuangan Pemerintah tak Jalan

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota DPRA dari PKS, Bardan Sahidi memastikan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 tidak akan tercapai hingga berakhirnya tahun ini.

Lemahnya serapan anggaran tahun 2019, menurutnya, karena tidak berjalannya kinerja keuangan Pemerintah Aceh.

“Kinerja keuangan Pemerintah Aceh tidak jalan. Jadi kerja Pak Sekda bereh-bereh aja,” kata Bardan kepada Serambinews.com, Rabu (6/11/2019) menanggapi sikap Plt Gubernur Aceh yang menegur 24 dinas karena target realisasi keuangan pembayaran paket proyek APBA 2019 tak mencapai.

Sebelumnya diberitakan, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam bulan ini mulai memberikan surat teguran kepada kepala dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang daya serap atau realisasi keuangan pembayaran paket proyek APBA 2019 tak mencapai target.

Dari 57 SKPA, sebanyak 24 Kepala SKPA diberikan surat teguran untuk meningkatkan kinerja proyek dan kegiatannya pada bulan ini. Total daya serap keuangan APBA 2019 sampai 4 Nopember ini baru sebesar 54,9 persen, sementara targetnya 58,5 persen. Sementara fisik sudah mencapai 60 persen, dari targetnya 65 persen. 

• Mahasiswa Unsyiah Teliti Fenomena Haji Uma Pecahkan Rekor Perolehan Suara, Ini Judul Skripsinya

• Nagan Raya Dapat Peremajaan Kelapa Sawit 3.224 Hektare

• Curah Hujan Meningkat, Tim SAR Aceh Tamiang Observasi ke Kampung Rawan Banjir

"Surat teguran itu diberikan untuk meningkatkan kinerja proyek dan kegiatannya pada bulan ini, jangan sampai tidak mencapai target lagi," ujar Asisten II Setda Aceh, HT Ahmad Dadek, kepada Serambinews.com, di Banda Aceh, Selasa (5/11/2019).

Dari data laporan realisasi APBA yang berakhir sampai dengan 6 November 2019 yang diperoleh Serambinews.com dari Bardan Sahidi disebutkan, total belanja Pemerintah Aceh pada tahun 2019 mencapai Rp 17,3 triliun, tapi terealisasinya hanya Rp 8,6 triliun atau 50,10 persen.

Belanja pemerintah terbagi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Anggaran belanja tidak langsung Rp 6,7 triliun, tapi yang terealisasi Rp 4,8 triliun (71,48 persen). Sedangkan anggaran belanja langsung Rp 10 triliun, tapi yang terealisasi Rp 3,8 triliun (36,30 persen).  

• Kementerian Kelautan belum Tahu Nelayan di Pidie Kesulitan BBM Solar, Janji Dilaporkan ke Pertamina

Tingginya persentase realisasi belanja tidak langsung karena hanya membayar gaji PNS dan mentransfer dana bagi hasil dan bantuan keuangan ke provinsi/kabupaten/kota/ pemerintahan desa, dan partai politik.

Persentase tersebut berbanding terbalik dengan realisasi belanja langsung. Lihat saja belanja barang dan jasa dari total anggaran Rp 6 triliun lebih, tapi realisasinya hanya Rp 2,2 triliun atau 36,80 persen hingga pekan pertama November 2019.

Melihat data tersebut, Bardan mengaku pesimis pemerintah Aceh bisa mencapai target pembangunan hingga berakhirnya tahun 2019. Seharusnya, lanjut politisi PKS tersebut, memasuki penghujung tahun realisasi anggaran harus sudah pada angka 80-90 persen.

Karena itu, Bardan memprediksi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemerintah Aceh tahun 2019 akan lebih besar lagi dari tahun 2018, Rp 2,9 triliun (berdasarkan laporan realisasi APBA hingga November 2019), bukan Rp 1,6 triliun seperti yang diberitakan selama ini.(*)

• Kas Pemko Subulussalam Dibobol, Mantan Kadistanbunkan: Saya Juga Kaget, Ada Kegiatan Dua Kali Bayar

• Jajaran Kodim Bireuen Gelar Baksos di Simpang Mamplam

• Anak Kerbau Berkaki Delapan yang Mati di Abdya tak Diawetkan, Peluang untuk Tujuan Penelitian Pupus