Heboh Anggaran untuk Kadin Aceh

GeRAK Aceh Surati KPK, Minta Supervisi Alokasi Anggaran untuk Kadin

"Ini menunjukkan bahwa proses pemberiannya memiliki hubungan conflict of interest serta dapat dipastikan bagian dari barter politik anggaran antara

GeRAK Aceh Surati KPK, Minta Supervisi Alokasi Anggaran untuk Kadin
Hayatuddin Tanjung

"Ini menunjukkan bahwa proses pemberiannya memiliki hubungan conflict of interest serta dapat dipastikan bagian dari barter politik anggaran antara pemerintah Aceh dengan pengusaha," tutur Hayatuddin.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh sudah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/11/2019).

Surat itu dikirim, setelah ditemukan adanya pos anggaran dalam bentuk hibah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh.

Dalam surat Nomor 146/B/G-Aceh/XI/2019 itu, GeRAK Aceh meminta KPK melakukan supervisi.

Terhadap alokasi anggaran untuk kebutuhan Kantor Kadin Aceh.

Dimana pengusulan anggaran yang bersumber dari APBA Perubahan 2019 sebesar Rp 2.8 miliar lebih.

Diduga prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme.

Kritisi Anggaran Kadin Aceh, Anggota DPRA, Bardan Sahidi: Lain yang Dibahas, Lain yang Keluar

Serta tata cara penganggaran keuangan daerah.

Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan, surat ke KPK itu diberikan karena pihaknya menilai, bantuan hibah sosial untuk Kadin secara kedudukan hukum dan tata kelola organisasi tidak memiliki kolerasi yang dapat dibenarkan.

Halaman
1234
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Nurul Hayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved