Konflik itu Awal Kreativitas  

Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, tak pernah menyangka dirinya tunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengaku tidak memiliki cita-cita khusus. Ia sangat menikmati ketika bekerja menjadi dosen, termasuk anggota sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Cita-cita ya, jadi dosen saya senang, jadi wamen saya senang, tapi besok suruh jadi dosen pun saya siap. Jadi rilex saja, lakukan yang terbaik di semua kesempatan," kata Tjandra saat ditemui khusus oleh tribun, Kamis (14/11/2019). Berikut petikan wawancara lengkap Tribun Network dengan Surya Tjandra.

Apa tugas khusus yang diberikan Presiden kepada Anda ketika ditunjuk sebagai Wamen ATR?

Tugas khusus dari Presiden kan penyelesaian konflik agraria. Di realitasnya memang ketika kita mau eksekusi, butuh kerja sama antar dirjen, bahkan tidak hanya antar direktorat, tapi juga antar kementerian lembaga lain. Misalnya KLHK, Kementrian BUMN.

Kami mau berdiskusi terkait konflik agraria. Itu biasanya ada hubungan dengan masyarakat yang sudah menempati suatu lahan yang haknya itu dimiliki oleh perusahaan, baik swasta, atau HGU-nya masih ada atau sudah habis. Sebagian wilayah hutan yang jadi kewenangan KLHK. Jadi kami butuh koordinasi, BUMN dengan PTPN itu butuh kesepakatan, karena BPN tidak bisa memberikan sertifikat. Redistribusi, program land reform itu esensinya semua di redistribusi tanah.

Ada target waktu penyelesaian masalah tersebut?

Kalau saya tiga bulan ini mencari letak masalah, terus mencari peluang-peluang solusi, siapa pihak yang perlu terlibat. Butuh waktu yang panjang, tapi yang bisa langsung eksekusi, langsung kita eksekusi. Misalnya minggu depan kami ke Subang, Medan, juga ada rencana ke beberapa wilayah.

Juga termaksud ke beberapa wilayah yang sudah ada program redistribusi. Tapi mau kita dorong dengan akses reform. Istilahnya kalau dikasih tanah buat warga jadi lebih sejahtera, artinya ada pengembangan ekonomi itu soal lain lagi.

Lalu kenapa pihak swasta jadi permasalahan dalam pertanahan? Kepemilikan tanah yang kemudian jadi sengketa oleh warga? 

Kalau dari besaran konflik justru paling banyak di hutan, karena kawasannya luas. Yang masuk kewenangan BPN dari total tanah di Indonesia mungkin sekitar 30 persen. 70 persen itu hutan. Dan yang bisa dapat HGU itu ada empat hak. Hak pakai, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Yang HGU yang sering kita sebut sebagian dari 30 persen, karena sebagian udah hak milik pribadi.

Itu sedikit, dan kita butuh lebih. Masalahnya yang bisa kami gunakan untuj kepentingan ekonomi dab pembangunan yang HGU dan 30 persen itu.  Hutan bisa ada pelepasan kawasan tapi prosesnya panjang. Seperti hutan yang sudah ada penduduk tidak begitu saja bisa dilepas.

Padahal sudah siap untuk diredistribusi. makanya ini yg mau saya diskusikan dengan KLHK, coba kita cari solusi bersama. Mestinya tidak sulit karena ini termaksud program KLHK juga, program Jokowi.  Kementrian sekarang nggak punya visi misi, tugasnya melaksanakan visi misi Presiden. Visi misi presiden adalah, redistribusi 4,5 juta. Siapa yang bertugas melakukan itu , ya laksanakan tugas saja.

Anda pernah bilang, regulasi juga yang jadi penghambat. Kebijakan apa yg dilakukan terkait regulasi?

Yang sekarang mau dicari mana yang bertolak belakang. Jangan disini ngegas disini ngerem. Ini kan harus balance. Ada yang mau cepet ada yang mau lambat. Nah kita cari balance nya dimana. Seperti naik motor, nggak bisa ngegas atau ngerem terus. Ini yang harus dicari titik temunya dimana, karena kalau tidak ada titik temu kita berkejaran dengab waktu. Masalahnya lahan yang bisa kita olah untuk pembangunan itu ssngat terbatas dan kebutuhannya bnyak. Selama kan tanah juga diduga menjadi sarana untuk spekulasi.

Terkait dengan Pak Jokowi yang melantik Anda, bagaimana yang Anda kenal selama ini?