Mobil Dinas 100 M
Sentil Pembelian Mobil Dinas Rp 100 M, Ombudsman Aceh Pamer Rumah Janda Konflik yang Memilukan
Taqwaddin mencontohkannya dalam satu unggahan foto di dinding akun facebook-nya yang memperlihatkan betapa mirisnya kondisi rumah-rumah yang dihuni w
Penulis: Ansari Hasyim | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Sedangkan pengguna akun facebook @Fuad Mardhatillah, menulis Berarti pak Taqwa, sbg Ombudsmen, tdk perlu berlama-lama heran, tp lgsung punya PR yg perlu utk mgkritisi dan merevisi kebijakan anggaran pemerintah Aceh yg tdk berpihak pd publik dan rakyat...
Komentar Fuad Mardhatillah direspons Taqwaddin, masalahnya ini sudah menjelang akhir November. Tidak ada lagi Perubahan Kedua untuk membatalkan. Tahun-tahun depan, Insya Allah, Kajian RAPBA harus juga menjadi pengawasan Ombudsman RI Aceh. Thanks senior atas sarannya, tulis Taqwaddin.
Tak hanya Ombusdman Aceh yang menyayangkan usulan dana Rp 100 miliar tersebut.
Sejumlah pihak lainnya juga menyesalkan.
Misalkan, Senator Aceh Fachrul Razi meminta Mendagri Tito Karnavian melakukan evaluasi dan menghapuskan anggaran pengadaan mobil dinas di Pemerintah Aceh sebesar Rp 100 miliar.
Permintaan itu disampaikan senator Fachrul Razi dalam rapat Komite I DPD RI bersama Mendagri di Gedung DPD, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (18/11/2018).
Fachrul Razi juga meminta Kemendagri mengecek kembali dana - dana terkait pengalokasian dan perubahan anggaran di Aceh.
Menurutnya, tidak masuk akal Pemerintah Aceh mengalokasikan pengadaan kendaraan dinas yang begitu besar di tengah tingginya angka kemiskinan Aceh.
"Anggaran itu harus dihapuskan, karena sangat boros, disisi lain kemiskinan Aceh tinggi,” ujar senator ini.
Ketua Fraksi Partai PAN DPRA Muchlis Zulkifli ST juga menilai pembelian mobil dinas di SKPA mencapai Rp 100 miliar dari dana APBA dan APBA-P adalah pemborosan anggaran dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat di tengah angka kemiskinan mashi tinggi, begitu juga stunting.
"Lebih baik bangun masjid dan rumah duafa apalagi dalam RPJM Aceh minimal 6.000 rumah per tahunnya dibangun Pemerintah Aceh. Saya rasa lebih cocok membangun masjid dan rumah duafa," ujar Muchlis Zulkifli ST menanggapi polemik dana Rp100 miliar lebih bersumber dari APBA dan APBA-P 2019 terkuras untuk pengadaan mobil dinas di 33 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), kepada Serambinews.com, Senin (18/11/2019).
Menurut Muchlis, pengadaan mobil dinas di SKPA di Aceh adalah kebijakan penggunaan anggaran yang tidak memikirkan kondisi perekonomian rakyat Aceh saat ini.
Sehingga terkesan menghamburkan uang rakyat.
"Mereka terkesan membeli mobil dengan uang rakyat hanya inginkan penampilan mewah untuk bisa dilayani bukan melayani rakyat. Seharusnya, mereka menunjukkan kinerja yang mampu membawa Aceh menjadi sejahtera dan membuka lapangam kerja bukan memikirkan kendaraan mobil dinas," ujarnya.
Sementara itu Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam kunjungannya ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Senin (18/11/2019) menjelaskan perihal pengadaan mobil dinas untuk sejumlah kepala dinas yang saat ini tengah menjadi sorotan.
