Mendagri Setuju Pergub Rumah Duafa  

Persoalan tertundanya pembangunan 1.100 unit rumah duafa dari sumber infak masyarakat Aceh kembali menjadi isu hangat

Mendagri Setuju Pergub Rumah Duafa   
HUMAS PEMPROV ACEH
Karo Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang. 

* Bantah Terganjal Regulasi

BANDA ACEH - Persoalan tertundanya pembangunan 1.100 unit rumah duafa dari sumber infak masyarakat Aceh kembali menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Baitul Mal Aceh mengatakan alasan tertunda karena keterbatasan waktu, namun hasil telaah LSM disebutkan, program itu tak jadi dilakukan karena terganjal regulasi.

Menurut Koalisi NGO HAM Aceh, program itu tidak dilakukan karena tidak diperintahkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Program itu hanya disebutkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Infaq Pasal 6 (4). Sehingga program itu tidak bisa dilakukan.

Kemarin, Serambi mengonfirmasi hal itu kepada Karo Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang. Menurut Amrizal, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Infaq itu sebenarnya sudah disetujui oleh Mendagri.

"Pergub ini tidak dibuat langsung oleh gubernur, tetapi dia proses yang dibuat SKPA terkait. Dan wajib melakukan fasilitasi ke Mendagri. Hasil fasilitasi ke Mendagri nomor 5 tahun 2019 pada 5 September 2019, terhadap pasal 6 ayat 4, mereka mengatakan, itu boleh dilaksanakan bahkan boleh diperkuat, karena pembangunan ini melanjutkan punya tahun 2019," kata Amrizal.

Amrizal juga membenarkan, secara regulasi memang apa yang diatur dalam qanun itulah yang diatur dalam pergub. Namun untuk persoalan pembangunan rumah duafa, dia menjelaskan, pada tahun 2018 sebenarnya sudah ada Pergub nomor 10 yang mengatur pengelolaan infaq pada Baitul Mal Aceh, salah satunya adalah pembangunan rumah duafa.

"Tenyata pada 2018 juga tidak terealisasi, maka kemudian direncanakan akan dilaksanaka pada 2019. Pada tahun 2019 ada pembahasan qanun, sehingga lahirlah Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal," kata Amrizal.

Dalam qanun itu, pada pasal 126-127 disebutkan, infaq yang terkumpul di rekening Infaq Aceh hanya boleh digunakan untuk tiga hal: 1) pemberdayaan ekonomi, 2) investasi, dan 3) penyertaan modal. "Kemudian lahirlah Pergub 43 tahun 2019, tentang penggunaan dana infaq. Di dalamnya mengatur alokasi peruntukan terhadap tiga hal dalam qanun itu dan juga disebut berdasarkan pengawasan dari keputusan dewan pertimbangan syariah," kata Amrizal.

Sehingga SKPA terkait melihat perlu adanya pembangunan rumah duafa, kemudian dimasukkan dalam Pergub 43 tahun 2019 tepatnya pada Pasal 6 (4) karena ini dianggap lanjutan dari program pada pergub tahun 2018. " Ini persoalan penafsiran, sehingga Mendagri sendiri tidak mencoretnya, tidak mencabutnya, tidak membatalkannya. Jadi, kita tetap bisa melaksanakannya, kenapa batal dilaksanakan? Nah, itu teknisnya di SKPA terkait," demikian Dr Amrizal J Prang.

Anggota DPRA, Bardan Sahidi, turut mengomentari masalah penundaan pembangunan 1.100 rumah duafa bantuan Baitul Mal Aceh tahun 2019. Menurutnya, tidak ada istilah penundaan dalam mekanisme penganggaran. "1.100 pembangunan rumah duafa ditunda ke tahun 2020. Bahasa ditunda itu tidak ada dalam mekanisme dan tertib penggunaan anggaran dalam APBA 2019," kata Bardan kepada Serambi, Senin (25/11).

Dia menjelaskan, alasan pemerintah yang memberikan alasan penundaan pembangunan karena tidak cukup lagi waktu hanya alasan saja. Bardan malah balik bertanya, selama setahun lalu apa saja kerja pemerintah?

"Jika penundaan ini disampaikan karena alasan waktu, pertanyaan saya kurun waktu selama satu tahun dinas sejak Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Baitul Mal menjadi sebagai SKPA kerjanya ngapain saja?" ujarnya.

Peryataan dikerjakan kembali pada tahun anggaran 2020, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, juga harus dipastikan kembali dalam dokumen anggaran APBA 2020 yang sudah disahkan pada pertengahan Agustus 2018 lalu.

Selain itu, kata Bardan, penundaan ini juga akan berdampak pada bertambahnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2019. Jika tahun lalu Rp 2 triliun, bisa jadi tahun 2019 anggaran yang tidak habis digunakan melebihi Silpa tahun 2018.

"Dari gagalnya pembangunan 1.100 unit rumah duafa yang tersebar di seluruh Aceh, akan menambah silpa berjalan 2019, bukan hanya sekadar menambah derita ," kata  pria berdarah Gayo tersebut. (dan/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved