Breaking News:

Penunggak Pajak Kendaraan akan Dikenakan Sanksi, Denda Setengah Juta Rupiah hingga 2 Bulan Kurungan

Pemilik kendaraan bermotor yang tidak tertib atau menunggak pajak akan dikenakan sanksi, yaitu berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan pidana h

KOMPAS.com/NURSITA SARI
Polisi menilang pengendara sepeda motor yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)-nya di Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017). (KOMPAS.com/NURSITA SARI) 

SERAMBINEWS.COM - Pemilik kendaraan bermotor yang tidak tertib atau menunggak pajak akan dikenakan sanksi, yaitu berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan pidana hingga dua bulan.

Aturan tersebut tertulis pada Pasal 288 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Disebutkan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)."

 "Sesuai dengan aturan yang berlaku, penunggak pajak bisa dikenakan denda," ujar Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri Kombes Pol Benjamin lewat sambungan telepon dengan Kompas.com, Jakarta, beberapa waktu lalu.

S
Razia penunggak pajak kendaraan bermotor di Jakarta Timur, Rabu (25/7/2018)(KOMPAS.com/ STANLY RAVEL)

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menyatakan bahwa sanksi bagi penunggak pajak kendaraan tidak hanya ditilang, tetapi mobil atau motor bersangkutan bisa disita dan dilelang.

"Kalau sampai tahun depan kita sudah tidak bicara keringanan lagi (bagi para pelanggar), kita langsung law enforcement (penegakan hukum)," kata dia.

S
Sejumlah mobil mewah di Apartemen Regatta, Jakarta Utara, Kamis (24/8/2017).(Kompas.com/Sherly Puspita)

 "Kita punya surat paksa, kalau dia tidak bisa bayar, akan kita sita. Hasil sitaannya kita lelang. Misalkan dia punya utang (pajak) Rp 10 juta, lelang kendaraannya Rp 50 juta, maka Rp 40 jutanya akan kita kembalikan. Yang penting kita sita dulu, dari sita nanti kita lelang," kata Faisal.

S
80 motor yang belum diambil pemiliknya kini berada di UR Tilang Sat Lantas Polres Karawang. (KOMPAS.com/Farida Farhan)

Petugas BPRD yang memiliki wewenang untuk menyita yaitu juru sita, dan saat penyitaan akan didampingi oleh petugas kepolisian atau kejaksaan.

Sebelum dilakukan penyitaan, BPRD DKI Jakarta akan mengirim surat pemberitahuan tunggakan pajak kepada pemilik kendaraan.

S
Letak Pajak Progresif di STNK(KOMPAS.com / Aditya Maulana)

"Oleh sebab itu, selagi ada keringanan membayar pajak, harus dimanfaatkan, sanksinya sudah kita hapuskan. Sayang kalau tidak dipergunakan, bisa untuk BBN-KB kedua itu kita kasih diskon 50 persen," ujar Faisal.

Halaman
1234
Editor: Faisal Zamzami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved