Kemendagri Minta Pembangunan IPDN Dikebut  

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Dr Hadi Prabowo MM mengintruksikan jajarannya

Editor: bakri
For Serambinews.com
Sekretaris Jenderal Kemendagri DR. Hadi Prabowo MM bersama Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Bupati Aceh Besar, memimpin langsung rapat percepatan terbentuknya IPDN Regional Aceh di ruang offroom Sekretariat Kemendagri Jakarta Selasa (3/12/2019) 

BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Dr Hadi Prabowo MM mengintruksikan jajarannya di Kemendagri dan IPDN Jatinangor bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, untuk mengebut pembangunan kampus IPDN Regional Aceh.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat pembahasan pembangunan kampus IPDN regional Aceh bersama Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa (3/12). "Kita akan segera mengeluarkan penetapan lokasi IPDN Aceh melalui Permendagri," kata Hadi Prabowo.

Hadi Prabowo mengintruksikan agar pembentukan tim terpadu ini bisa segera dilakukan agar eksekusi pembangunan kampus dan penjaringan calon praja bisa dilakukan. Tim terpadu tersebut berasal dari unsur Kementerian Dalam Negeri, IPDN Jatinangor, unsur Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

"Dengan adanya tim terpadu ini, kita bisa berkoordinasi terkait kesiapan semua pihak. Tahun 2020 nanti harapannya IPDN regional Aceh sudah beraktivitas," kata Hadi Prabowo. Pada tahap awal, sekitar 250 siswa akan dididik menjadi pelajar di IPDN regional Aceh.

Dari laporan kajian akademik tim, disebutkan bahwa Pemkab Aceh Besar sangat siap untuk segera melangsungkan pembangunan dan pendidikan bagi praja IPDN itu.

Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Setda Aceh, Bukhari, mengapresiasi Kemendagri yang telah berkomitmen dan bergerak cepat mewujudkan berdirinya kampus IPDN di Aceh. "Perjuangan panjang masyarakat Aceh untuk pembangunan kampus IPDN yang sangat panjang akan segera membuahkan hasil," kata Bukhari.

Pemerintah Aceh, kata Bukhari, akan mendukung kebijakan pemerintah pusat termasuk penyediaan sarana dan prasana serta dari sisi anggaran. Salah satunya penyediaan Gedung Bapelkes Jantho sebagai lokasi penampungan sementara praja IPDN pada tahun 2020 nanti. Selain itu, Bukhari berharap kehadiran kampus IPDN di Aceh bisa memantik semangat kecintaan rakyat Aceh pada NKRI.

Sementara itu, Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, menegaskan kesiapan dan dukungannya agar kampus IPDN Regional Aceh bisa segera didirikan di Jantho. Sebagai bentuk dukungan, pihaknya siap menghibahkan 33 hektare lahan kepada Kemendagri, usai penetapan kampus IPDN dalam waktu dekat ini.

"Lahan yang kami hibahkan hanya berjarak 2 kilometer dari pintu tol. Ketersediaan listrik dan sarana transportasi juga sudah sangat mendukung," kata Mawardi.

Hadir dalam rapat itu Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Staf Ahli Mendagri, Kepala Biro Hukum Kemendagri, Kepala Biro Ortala Kemendagri dan unsur pimpinan IPDN Jatinangor.

Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Asisten III Bukhari, Kepala BKA, Kepala BPSDM Aceh dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto. Hadir juga Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan tim Pemkab Aceh Besar. (dan)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved