GeRAK Minta Pertamina dan Komisi VI DPR RI Investigasi Dugaan Penimbunan BBM Ilegal

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli angkat bicara mengenai kelangkaan solar bersubsidi di kawasan Aceh Utara sehingga nelayan di daerah tersebut terpaksa tidak melaut.

“Ini sudah saya wanti-wanti beberapa waktu yang lalu, bahwa penyaluran BBM subsidi di Aceh harus dipastikan tepat sasaran. Lagi-lagi saya ingatkan kepada semua pemangku kebijakan untuk memberi perhatian serius akan hal ini,” katanya kepada Serambinews.com, Rabu (16/10/2019).

Dia mengaku sudah mendapat informasi bahwa kuota BBM subsidi untuk Aceh sebenarnya cukup, termasuk untuk nelayan. Tapi kenyataannya banyak nelayan terpaksa menganggur karena tidak tersedia BBM Subsidi.

“Apa benar kuota untuk kita cukup? Kalau cukup lalu kemana jatah BBM untuk nelayan kita tidak ada? Siapa yang menggunakan?,”ujar dia setengah bertanya. Mantan anggota DPD RI ini memberikan sejumlah analisisnya terkait beberapa kemungkinan dari penyebab kelangkaan solar subsidi.

• Entah Apa yang Merasukinya, Tukang Palak Ini Nekat Bakar Imron Gegara Ditegur: Korban Disiram Bensin

“Kemungkinan pertama kuota BBM subsidi untuk Aceh memang nggak cukup. Ini pihak Pertamina harus memberikan klarifikasi dan konfirmasinya kepada rakyat, bicara dan beri penjelasan jangan diam,” kata dia.

Politisi PKS ini memiliki sejumlah indikator mengapa dugaannya terkait kelangkaan solar subsidi di Aceh lebih kuat karena dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Pertama, menjelang akhir tahun banyak sekali kontraktor-kontraktor yang sedang memacu penyelesaian sejumlah proyek pemerintah. Proyek jalan misalnya, membutuhkan BBM yang cukup banyak.

“Pertanyaannya apakah BBM yang mereka gunakan adalah BBM non subsidi? Pihak terkait harus memeriksa itu. Aparat kepolisian juga harus bergerak. Jangan sampai mereka ngambil BBM subsidi yang bukan haknya,” ungkap Rafli.

• Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2019 - 9 Wakil Indonesia Buru Tiket Semifinal

Kemudian, dia juga meminta PT Pertamina dan Hiswanamigas turun tangan untuk menertibkan lembaga-lembaga penyalur yang diduga “bermain”.   Jangan sampai SPBU atau SPBN melakukan kongkalikong dengan pihak tertentu dengan memberikan BBM jatah rakyat untuk yang tidak berhak.

“Ada info yang saya dengar tentang adanya kerjasama antara oknum SPBU dengan oknum kontraktor yang menginginkan BBM murah. Ini harus dipantau dan ditindak tegas karena merugikan negara, merugikan rakyat,” tegasnya.

Dia berharap, pemerintah harus memastikan BBM subsidi untuk nelayan disalurkan untuk boat nelayan dengan spesifikasi mesin sesuai ketentuan. Sedangkan kapal-kapal besar harus menggunakan yang non subsidi.

“Ini juga harus ditertibkan. Untuk itu saya minta semua pihak terkait, baik Pertamina, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan, untuk saling bersinergi mengambil langkah dan tindakan strategis guna mengatasi masalah ini. Kita berharap akan segera ada solusinya,” pungkas Rafli.(*)

• Terkait Perkembangan Pembangunan 11 Rumah Duafa, Ini Komentar Kepala Dinas PUPR Lhokseumawe.

• Hujan Diprediksi akan Terus Guyur Sebagian Aceh Hingga 10 Desember 2019, Ini Data BMKG