Breaking News:

Alat Semprot Pertania

Terkait Dugaan Endapkan Bantuan Alat Semprot Pertanian, Ini Penjelasan Kepala Dinas Pertanian Abdya

Jadi ini. Kalau tidak ada SK Bupati, kita tidak bisa salurkan. Karena itu menyalahi aturan main, yang bermuara pada masalah hukum nantinya

Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Ansari Hasyim
Serambi Indonesia/Yusmandin Idris
Petani menggunakan pestisida untuk mengusir hama wereng pada tanaman padi 

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), drh Nasruddin membantah bahwa pihaknya sengaja mengendapkan alat semprot pertanian berdaya listrik (hand sprayer electric) bantuan dari Provinsi.

"Bukan kita endapkan, tidak benar itu.
Ini hanya masalah waktu dan aturan main saja yang perlu diperhatikan dengan hati-hati," tegas Kadistanpan Abdya drh Nasruddin.

Karena, kata Nasruddin, dikhawatirkan jika bantuan itu dibagikan tanpa sesuai aturan, dan mekanisme yang ada, maka yang bermasalah dengan hukum pihaknya.

"Atas dasar itu. Kita tidak mau, orang makan nangka, saya kenak getahnya. Kita ingin, bantuan ini penerima dan pemberi tidak bermasalah dengan hukum, itu saja tidak lebih," ungkapnya.

Distanpan Abdya Dituding Endapkan Alat Semprot Pertanian Berdaya Listrik Bantuan Provinsi

Mengenang 15 Tahun Tsunami, Bupati Abdya Perintah Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang

Sembunyikan Mayat Bayi di Tumpukan Baju Kotor Usai Melahirkan, Jawaban Wanita Ini Buat Polisi Kesal

Menurutnya, bantuan itu diterima pihaknya dari pihak Provinsi pada Maret 2019 lalu.

Akan tetapi, dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) disebutkan, barang-barang itu diserahkan kepada Distanpan Abdya.

"Artinya, barang bantuan tersebut sudah menjadi aset Pemkab Abdya. BAST yang kita terima adalah BAST aset, dari aset Provinsi menjadi aset Pemkab Abdya. Bukan BAST untuk penyaluran langsung kepada titik-titik poktan, jadi jangan tuduh kami endapkan," tegasnya.

Setelah beralih menjadi aset Pemkab Abdya, katanya, dalam penyalurannya harus ada Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Abdya.

"Jadi ini. Kalau tidak ada SK Bupati, kita tidak bisa salurkan. Karena itu menyalahi aturan main, yang bermuara pada masalah hukum nantinya," katanya.

Terlambatnya proses penyaluran lanjut Nasrudin, bukanlah disengaja.

Akan tetapi, ada beberapa mekanisme agar dalam penyaluran bantuan itu, tidak menimbulkan masalah hukum.

Selain itu, SK penyaluran dari Bupati, juga baru diterima dari Bagian Hukum Setdakab Abdya sekitar beberapa hari yang lalu.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved