Ir H TA Khalid MM: jangan Mimpi Surplus Pangan tanpa Infrastruktur

Selama dua pekan, ia bertemu dengan banyak kalangan, masyarakat, komunitas, pemerintah dan sebagainya. Ia manfaatkan betul masa reses itu, untuk menampung aspirasi rakyat di Dapil.

Laporan | Fikar W Eda | Jakarta

PENGANTAR - Anggota Komisi IV DPR RI, Ir H TA Khalid MM, baru saja kembali dari kunjungan ke daerah pemilihan atau masa reses.

Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan.

TA Khalid, Ketua Gerindra Aceh, berasal dari Dapil Aceh II.

Selama dua pekan, ia bertemu dengan banyak kalangan, masyarakat, komunitas, pemerintah dan sebagainya.

Ia manfaatkan betul masa reses itu, untuk menampung aspirasi rakyat di Dapil.

Ini adalah masa reses pertama, sejak duduk sebagai wakil rakyat di Senayan.

Banyak persoalan yang ia temukan dan bagaimana tindak lanjut dari temuan masa reses itu?

Semua dituturkan dalam percakapan dengan Fikar W Eda dari Serambinews.com, Selasa (14/1/2020) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Berikut petikannya.

• Keude Kupie Aceh Gayo, Sajian untuk Wakil Rakyat di Senayan

Anda baru saja kembali dari reses ke Aceh. Apa yang Anda peroleh selama reses?

Banyak. Sangat banyak. Terutama menyangkut infrastruktur, baik infrastruktur pertanian maupun perikanan.

Banyak hal yang perlu kita benahi, tangani dan selesaikan.

Secara spesifik, infrastruktur pertanian, pada bagian mana yang banyak persoalan?

Begini, sawah butuh air. Agar air bisa sampai ke persawahan, tentu melalui irigasi, baik primer, sekunder, dan tersier.

Nah, persoalan utamanya, irigasi di Aceh banyak yang harus direhab, dibangun dan dibenahi.

Kemudian pupuk dan bibit.

Harus ada jaminan petani mendapat semua fasilitas ini.

Apakah persoalan ini hanya temuan di Dapil Aceh II saja atau merata seluruh Aceh?

Saya melakukan reses di 14 titik di Dapil Aceh II.

Tapi persoalan ini saya kira merata seluruh Aceh.

Ini persoalan pertanian kita di Aceh.

Apa dampak utama dari persoalan infrastruktur pertanian ini?

• Juni, Dewan Berkantor di Lhoksukon

Kalau tidak segera dibenahi dan ditangani masalah yang sampaikan tadi, jangan mimpi kita di Aceh bisa swasembada beras atau surplus pangan.

Sawah tak cukup air. Bibit tidak berkualitas, pupuk yang tidak tersedia.

Sudah pasti menjauhkan kita dari impian surplus pangan.

Bagaimana dengan kelautan dan perikanan yang juga bidang kerja Komisi IV?

Sama saja. Persoalan utama infrastruktur. Muara yang dangkal, dan nelayan harus melangsir ikan, sebab kapal tidak bisa merapat ke dermaga.

Begitu juga fasilitas alat tangkap ikan nelayan kita yang juga terbatas dan belum modern.

Infrastruktur jalan tol, memang sudah memadai.

Tapi jangan lupakan infrastruktur penunjang ekonomi rakyatdi bidang pertanian dan perikanan ini.

Menurut saya bahkan ini jauh lebih penting.

Sebagai wakil rakyat di Komisi IV, apa yang akan Anda lakukan menyelesaikan ini?

• Perbup Pidie No 39 Tahun 2019 Harus di Tinjau Ulang, Kesenjangan Honorium Perlu Dikaji

Saya himpun semua dalam bentuk laporan reses, yang saya sampaikan ke komisi, fraksi dan kementerian.

Saya minta semua ini jadi perhatian Pemerintah.

Saya akan datang ke kementerian membahas ini.

Sehingga tahun ini juga semua persoalan bisa selesai.

Kita tidak ingin, persoalan air, bibit dan pupuk terus jadi persoalan sepanjang tahun.

Saya tidak ingin begitu.

Saya akan rewel sedikit soal ini.

Contoh Irigasi Krueng Pasee Aceh Utara, melingkupi sembilan kecamatan dan mengairi 9000 hektar sawah.

Tapi irigasi harus direhab, dan beberapa bagian harus dibangun.

Itu bidang pertanian. Lalu bidang perikanan dan kelautan?

Kelautan dan Perikanan kita juga tekankan soal infrastruktur tadi. Harus selesai.

Muara dan dermaga tidak boleh dangkal.

Sehingga boat atau kapal bisa merapat.

Alat tangkap memadai.

• Peduli Terhadap Lingkungan, Polres Simeulue Tanam 1.500 Pohon Serentak

Menyangkut kehutanan, langkah apa yag akan diambil?

Menyangkut kehutanan, diselesaikan janji pemberian lahan 2 hektar kepada mantan kombatan sesuai MoU Helsinki.

Ini bisa melalui skema perhutanan sosial.

Dalam komunikasi saya dengan Kementerian LHK, sudah disetujui lahan 340 ribu hektar untuk perhutanan sosial.

Ini akan kita kejar, tentu bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.

Bahkan mereka, pemerintah daerah harus pro aktif.

Sebab kalau tidak, sama saja tidak jalan nanti.

Dalam beberapa pertemuan, Anda menyebut peran wakil rakyat di Senayan sebagai tukang smash, sementara daerah adalah pelambung atau pengumpan bola atau tosser. Bisa dijelaskan artinya?

• Segera Hapus Jika Punya, 3 Aplikasi Android Ini Ternyata Memata-matai Kita

Ketika reses lalu, saya berkomunikasi dengan banyak kelompok masyarakat dan pemerintah daerah.

Mereka ada yang minta bantuan hand tractor, irigasi, rehab dermaga dan sebagainya.

Semua ini adalah bahan yang saya bawa ke Senayan.

Tapi tentu saja tidak cuma lisan.

Kita perlu proposal dan Detail Engineering Design (DED).

Ini yang harus disiapkan pemerintah daerah.

Saya mengibaratkan proposal dari daerah ini sebagai pengumpannya, dan kami di Senayan yang melakukan smash.

Bantuan hand tractor tidak bisa kepada pribadi, tapi harus melalui kelompok pertanian atau koperasi.

Begitu seterusnya.

Pemerintah daerah harus siapkan ini semua.

Ada contoh soal ini?

• Memilukan. Kakek Renta tak Ada Keluarga di RSU Sigli, Tubuh Berbalut Tulang, Adakah yang Mengenal?

Saat saya ke Bireuen. Disampaikan muara yang dangkal sehingga boat tak bisa merapat.

Saya tanya apa yang akan dibangun bagaimana disainnya?

Ternyata belum ada rencananya.

Ini tentu sulit. Mestinya bukan begitu, setiap program harus disertai disainnya seperti apa.

Ini yang kita maksud kerjasama dua arah tadi.

Apa pesan Anda kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota?

Kita harus kerjasama. Tosser dan smash. Mereka harus pro aktif, apa maunya. Nanti kita perjuangkan melalui kapasitas kami di Senayan.

Sebab kalau tidak, jalannya akan tersendat.

Anda termasuk wakil rakyat yang sadar memafaatkan media internet untuk komunikasi. Bisa dijelaskan latar belakangnya?

Saya memang perintahkan staf saya untuk merekam saat saya bicara dalam sidang.

Lalu kita sebarkan melalui youtube dan media sosial.

Hasilnya ternyata sangat positif dan cepat direspon.

Sejak itu saya intensifnya pemanfaatan internet ini.

Rakyat cepat tahu masalah, pemerintah cepat respon. Tentu ini baik.

Banyak menyebut itu sebagai pencitraan?

Sama sekali bukan pencitraan. Ini hanya memanfaatkan efektivitas teknologi.

Lagi pula untuk apa pencitraan, toh saya tidak maju sebagai calon gubernur atau calob wakil gubernur.

Saya ingin fokus kerja di Senayan di periode ini.

Saya sudah sampaikan hal ini ke kawan-kawan di Forbes DPR dan DPD RI. (*)

• Hijaukan Lingkungan, Mapolres Abdya Tanam 780 Pohon Berbagai Jenis