Salam

Jadi Anggota Dewan Cukup Dua Periode?  

Dua hari lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi atau judicial review ketentuan masa jabatan anggota legislatif

Jadi Anggota Dewan Cukup Dua Periode?   
KOMPAS.COM
Kantor Mahkamah Konstitusi 

Dua hari lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi atau judicial review ketentuan masa jabatan anggota legislatif dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sidang digelar atas gugatan seorang advokat bernama Ignatius Supriyadi yang beranggapan, masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, tanpa batas waktu berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan. Dan semakin lama seseorang menjabat sebagai legislator, semakin besar peluang memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tak terbatasnya masa jabatan anggota legislatif juga memperkecil kesempatan warga negara, termasuk dirinya, untuk menjadi anggota legislatif.

Supriyadi menggugat empat pasal dalam UU MD3, yakni Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4). Dari keempat pasal yang diuji, diatur masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota legislatif yang baru mengucapkan sumpah/janji. Menurutnya, dalam praktiknya keempat pasal itu ditafsirkan tidak ada pembatasan waktu bagi anggota legislatif menduduki jabatannya.

Pasal-pasal itu juga dapat jadi pembenaran atau legitimasi bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD bisa menempati jabatannya seumur hidup sepanjang terpilih dalam proses pemilihan. "Artinya, bisa berkali-kali orang itu menjabat anggota DPR, DPD, atau DPRD provinsi atau DPRD kota selama hidupnya. Ada orang yang sampai selama 5 kali berturut-turut menjadi anggota," ujarnya.

Supriyadi justru menafsirkan pasal-pasal itu jika masa jabatan anggota legislatif hanya lima tahun dan berakhir dengan pengucapan sumpah/janji anggota yang baru. Dengan begitu, anggota lama tidak dapat dipilih kembali dan membuka kesempatan bagi warga lainnya untuk menjadi anggota legislatif. Dia menilai bunyi ketentuan pasal-pasal itu sangat multitafsir, khususnya frasa berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Dia merasa dirugikan atas berlakunya empat pasal itu. Dia menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. "Padahal sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan," katanya.

Selain itu, ada mekanisme-mekanisme tertentu di internal partai yang harus dilewati. "Oleh karena itu, saya memandang ketentuan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, itu membatasi atau menimbulkan kerugian konstitusional bagi saya, terutama khususnya hak-hak saya untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan," kata dia.

Dalam petitumnya Supritadi meminta anggota legislatif dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan dua kali masa jabatan atau 10 tahun untuk menduduki kursi dewan.

Ia meminta frasa dalam pasal yang digugatnya, "dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji bertentangan dengan UUD 1945" dimaknai "dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Namun, majelis hakim MK meminta pemohon uji materi ini untuk memperbaiki legal standing atau kedudukan hukum pemohon serta argumentasi yang kuat bahwa harus dilakukan pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Pemohon disarankan melakukan kajian akademis dengan mencari perbandingan dengan negara lain.

Materi yang diajukan pemohon sesungguhnya sangat menarik dan benar-benar mewakili tuntutan rasa adil banyak orang. Cuma saja, mungkin permohonan yang diajukan Supriyadi belum cukup kuat argumentasi ilmiahnya sehingga hakim MA tidak menolak tapi meminta permohonan diperbaiki.

Yang jelas, kalau kita tanya pada masyarakat, akan sangat banyak yang mendukung judicial review UU-MD3. Sebab, fakta selama ini, para wakil rakyat di DPR Pusat, Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota yang sudah duduk lebih dari dua periode, memang cenderung kurang produktif. Makanya, selain membatasi kesempatan, juga pembatasan usia maksimal harus diterapkan secara disiplin, minimal oleh partai-partai politik terhadap kadernya yang diajukan jadi caleg. Sehingga, yang menjadi wakil rakyat, minimal masih berusia yang dinilai produktif. Bahwa secara moral mereka nantinya bermasalah, itu persoalan lain.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved