Viral Kemunculan Kerajaan Fiktif, Pengamat Sebut Ada Kaitan dengan Ketidakpuasan terhadap Pemerintah
Menurut pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devi Rahmawati, ada beberapa kemungkinan orang mau menjadi pengikut kerajaan fiktif tersebut.
Kejadian serupa juga terjadi di komunitas-komunitas yang berbasis agama dan ekonomi.
"Pertanyaannya adalah kenapa masih ada orang yang mau ikut di situ," kata Bayu di kanal YouTube 'APA KABAR INDONESIA PAGI' Talk Show tvOne, Jumat (17/1/2020).
"Baik yang pengkultusan basisnya agama, adat, dan segala macam, termasuk komersialisasi, untung cepat, investasi bodong," tambahnya.
Alasan pertama, Bayu menjelaskan para pengikut KAS memilih untuk bergabung karena adanya jaminan kondisi ekonomi mereka akan membaik.
"Saya kira memang yang pertama kalau penjelasan dari sisi ekonomi, ini fenomena yang sifatnya umum bahwa ada kekhawatiran, kecemasan yang sifatnya meluas di kalangan masyarakat," papar Bayu.
"Kerentanan ekonomi dan segala macam, itu memunculkan kemungkinan mereka untuk bias terlibat atau mau terlibat di situ."
"Buat orang-orang seperti kita, mungkin itu enggak masuk akal, atau enggak rasional."
Menurut Bayu motif ekonomi mayoritas terjadi di tatanan masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi yang cenderung rendah.
"Tapi bagi mereka yang hidup di dalam suatu situasi ketidakpastian, kerentanan sosial, tidak ada tambatan struktural dalam konteks institusi misalnya, itu menjadi menarik buat mereka," kata Bayu.
Bayu juga mengatakan komunitas seperti KAS memiliki keahlian tersendiri dalam merayu dan membujuk orang-orang untuk ikut dengan memberikan rasa nyaman.
"Apalagi biasanya, komunitas-komunitas seperti ini pandai memperlakukan secara psikologis para pengikut-pengikut barunya, dibuat nyaman, dimanusiakan, sampai mereka betul-betul merasa nyaman dan betul-betul merasa dihargai dalam komunitas itu," jelasnya.
(TribunWow.com/Brigitta Winasis/Anung Malik)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Muncul Berbagai Kerajaan Fiktif, Pengamat: Ada Kaitan dengan Ketidakpuasan terhadap Pemerintah