Salam

Jangan Sia-siakan Dana Desa  

Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, meminta para bupati dan wali kota supaya segera memfasilitasi terpenuhinya syarat-syarat percepatan

Jangan Sia-siakan Dana Desa   
SERAMBINEWS.COM/Humas Pemerintah Aceh
Sekda Aceh dr Taqwallah MKes saat memberi arahan pada rapat koordinasi dan evaluasi dana desa 2019-2020. 

Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, meminta para bupati dan wali kota supaya segera memfasilitasi terpenuhinya syarat-syarat percepatan penyaluran dana desa pada bulan Januari ini. Anjuran itu sehubungan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa pada tahun 2020 yang secara nasional mencapai Rp 72 triliun.

Melalui peraturan itu, Kementerian Keuangan mengubah besaran penyaluran anggaran dana desa. Penyaluran besaran anggaran dibuat terbalik dari tahun‑tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40%, tahap III sebesar 40%. Dalam aturan yang baru ini, pemerintah menetapkan skema besaran tahap I menjadi 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Untuk tahap I paling cepat cair bulan Januari dan paling lambat Juni.Sedangkan tahap II cair paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus. Untuk tahap III paling cepat cair bulan Juli.

Khusus penyaluran untuk desa mandiri akan dilakukan dua tahap. Tahap I paling cepat bulan Januari paling lambat bulan Juni sebesar 60%, dan tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40%.

Dalam aturan yang baru ini juga memberikan tugas baru kepada kepala daerah seperti bupati dan wali kota untuk melakukan verifikasi data jumlah desa di wilayahnya dengan membandingkan jumlah tahun sebelumnya. Bagi syarat pencairan dana desa, untuk Tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 24, para bupati atau wali kota, pertama harus menerbitkan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Kedua, menerbitkan peraturan desa mengenai APBDes, dan ketiga menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

Tahap II, membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. kedua, membuat laporan realisasi penyerapan tahap I dengan tata‑rata penyerapan sebesar 50% dan rata‑rata keluaran paling sedikit 35%.

Tahap III, membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata‑rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata‑rata keluaran paling sedikit 75%. Selanjutnya membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

Selain kepada bupati dan wali kota, Nova Iriansyah juga pemerintahan gampong supaya dapat menggunakan dana desa itu secara tepat sehingga manfaatnya bisa dirasakan bersama oleh masyarakat.

Terkait dengan penyaluran dan pengelolaan dana desa di provinsi ini, pada Oktober tahun lalu, Ombudsman Aceh merilis temuannya dari berbagai sumber, terutama laporan masyarakat.

Yang dilaporkan masyaraklat kepada Ombudsman antara lain tentang dugaan tidak transparans, mark‑up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa. AIni berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan kepada kepala desa,@ kata Dr Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Aceh.

Dr Teuku Muttaqin MH akademisi Unsyiah pernah menawarkan beberapa solusi agar dana desa untuk Aceh ke depannya tidak banyak yang bocor. Di antaranya, memperkuat kembali adat gampong‑gampong (desa). Kemudian melibatkan tuha peut dan imum mukim sebagai pengawas. Terus, penglibatan masyarakat yang lebih banyak dalam proses perencanaan. Yang sangat diingatkan adalah arah penggunaan keuangan jangan hanya ke pembangunan fisik.

"Data yang kami dapatkan di lapangan, banyak terjadi masalah di gampong‑gampong terkait dengan dana desa. Oleh karena itu kita berharap adanya penglibatan masyarakat yang menyeluruh, penglibatan mukim sebagai pengawas, serta bimbingan yang maksimal dari pendamping desa," kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu.

Sasaran paling akhir dari pengelolaan dana desa di Aceh tentunya angka kemiskinan di daerah ini bisa berkurang. Makanya, untuk mencapai tujuan itu, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa sebagai ujung tombak harus kerja keras agar tak ada lagi dana desa yang habis sia-sia atau mengendap karena tak bisa memanfaatkannya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved