Elemen Sipil Gelar Diskusi Arah APBA 2020, Begini Penjelasan Ketua DPRA, Perwakilan Pemprov Absen

Kegiatan ini diprakarsai oleh LSM Institute for Development of Achenes society (IDeAS) dan Masyarakat Peduli Otsus (MPO) Aceh.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sejumlah pihak membahas arah penggunaan APBA tahun 2020 sebesar Rp 17,2 triliun baik untuk pembangunan maupun kesejahteraan Aceh.

Kegiatan ini diprakarsai oleh LSM Institute for Development of Achenes society (IDeAS) dan Masyarakat Peduli Otsus (MPO) Aceh. 

Acara ini digelar di salah satu warkop di kawasan Banda Aceh, Kamis (23/1/2020). 

Hadir dalam diskusi itu Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Taqwaddin, perwakilan Bank Indonesia Aceh.

Kemudian perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, praktisi hukum, pengamat, beberapa anggota DPRA, dan sejumlah elemen sipil lainnya.

• Wabup Abdya Gelar Pertemun dengan Kepsek dan Pengawas SMA dan SMK, Ini yang Dibahas

• YARA Minta Jaksa Tahan Tersangka Penganiayaan Guru Honorer di Sultan Daulat Subulussalam

• Angkutan CPO Kelapa Sawit Mulai Manfaatkan Pelabuhan Jetty Meulaboh

Sementara perwakilan Pemerintah Aceh dalam hal ini dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh tidak hadir, padahal diundang. 

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapatnya mengenai APBA.

Dahlan mengungkapkan bahwa arah pembangunan Aceh saat ini tidak fokus jika melihat postur anggaran dalam APBA.

“Dari sisi belanja APBA sungguh menjelaskan kepada kita bahwa Pemerintah Aceh sama sekali tidak fokus, apa yang mau diurus dan apa yang mau dijawab atas persoalan masyarakat,” kata Dahlan.

Menurut Dahlan, Pemerintah Aceh tidak pernah mengintervensi anggaran untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Selama ini, peruntukan anggaran hanya bertahan dihilir saja, sementara dihulu tidak tersentuh.

Seperti bidang kesehatan misalnya, kata Dahlan, Dinas Kesehatan Aceh menggelola angggaran mencapai Rp 1 triliun setiap tahun yang sebagian besarnya habis untuk membayar iuran JKA atau BPJS dan untuk pembangunan infrastruktur. 

“Sementara di lapangan kita menemukan angka kematian ibu hamil masih sangat tinggi, kita memiliki persoalan gizi buruk, stunting, dan akses layanan kesehatan masyarakat pedalaman ke pusat layanan kesehatan yang tidak ada,” ujarnya.