Kemenkumham Aceh Sebut Banyak Karya di Aceh Tidak Lakukan Pencatatan Hak Cipta

Di era globalisasi ini salah satu potensi yang dapat menggerakkan roda perekonomian negara ialah dengan mengekplorasi nilai ekonomi dari hasil kekayaan intelektual.

"Fakta saat ini, negara-negara yang memiliki sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual jauh lebih makmur/kaya," paparnya.

Disebutkannya, pada 2019 Kanwil Kemenkum dan HAM Aceh telah melakukan pelayanan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan tntelektual sebanyak 233 permohonan.

Kanwil Kemenkumham Aceh juga terus meningkatkan pelayanan dan penyebaran informasi mengenai kekayaan intelektual melalui acara sosialisasi seperti saat ini.

"Tujuan penyebaran informasi kekayaan intelektual ini, agar setiap masyarakat mendapat perlindungan hukum terhadap hasil karyanya," sebut Taufik.

Dijelaskannya, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Mlmerek dan indikasi geografis memberi kesempatan kepada pemilik merek untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya dari 6 bulan.

Sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek.

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya, sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek.

Perkembangan baru di bidang merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek nontradisional.

Merek nontradisional yang dilindungi meliputi merek suara, merek tiga dimensi, dan merek hologram.

Dan salah satu hal yang diatur didalam Undang- Undang ini adalah mengenai Indikasi Geografis.

Mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan suatu daerah, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.

Contoh yang paling terkenal produk indikasi geografis di Aceh adalah indikasi geografis Kopi Gayo, yang mana telah diakui oleh seluruh dunia akan khas dan rasa kopi gayo tersebut. (*)