Rafli Minta DKS, BPKS dan Kementerian Terkait Samakan Persepsi Soal Sabang

Rafli Minta DKS, BPKS dan Kementerian Terkait Samakan Persepsi Soal Sabang

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA  - Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) disarankan duduk bersama menyamakan persepsi dalam mendiskripsikan fungsi dari Kawasan Sabang, dan menentukan 'core' bisnis BPKS yang mengacu pada fungsi Kawasan Sabang sebagaimana diamanatkan pada UU Nomor 37 tahun 2000. 

Saran itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan BUMN, Rafli, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

"Semua perencanaan perlu direvitalisasi dan disinkronisasi dengan Fungsi Kawasan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) BPKS, Masterplant BPKS, Rencana Strategis (Renstra) BPKS dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPKS," kata Rafli.

Kawasan Perdagangan Bebas Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang ditetapkan oleh Perpu Nomor 2 tahun 2000, dan UU Nomor 37 tahun 2000. Sampai saat ini, berarti keberadaan BPKS sudah berumur lebih kurang 20 tahun.

• Pasokan Berkurang, Harga Bawang Naik

• Survei Ombudsman: Empat Daerah di Aceh Ini Masuk Zona Merah dalam Bidang Pelayanan Publik

• Yuk, Ikut Ngokem Bisnis dan Berdakwah Ala Milenial Bersama ACT Aceh

Untuk pembangunan Sabang, Pemerintah melalui APBN sejak 2008 mengalokasikan anggaran Rp 441 miliar, 2009 Rp 421 miliar, 2010 Rp 420 miliar, 2011 Rp 392,2 miliar, 2012 Rp 348 miliar, 2013 Rp 359,2 miliar, 2014 Rp 340 miliar, 2015 Rp 246,5 miliar, 2016 Rp 220 miliar 2017 Rp 221 miliar, 2018 Rp 224 miliar, dan tahun 2019 Rp 220 miliar, serta 2020 Rp 144 miliar.

Politisi PKS ini mengatakan, jika dilihat dari sisi pembangunannya,  keberadaan BPKS belum memperlihatkan eksistensi sebagaimana yang diharapkan, seperti belum tersedianya  berbagai fasilitas dan infrastruktur penunjang,  baik jembatan, bandara, dan fasilitas pelabuhan lainnya. Begitu juga  dengan beberapa peraturan perundangan turunan dari UU Nomor 37 tahun 2000. 

"Banyak hal yang masih perlu perhatian para pihak baik DKS, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat termasuk Presiden dan kementerian teknis terkait lainnya untuk mewujudkan eksistensi BPKS Sabang, sehingga dapat mendongkrak perekonomian Kota Sabang dan Aceh, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh pada umumnya," ujar Rafli.

Politisi PKS dari Dapil Aceh 1 ini menyebutkan, sesuai UU Nomor 37 tahun 2000 pada Bab V Pasal 7,  disebutkan bahwa Kawasan Sabang mempunyai fungsi untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, Jasa, Industri, Pertambangan dan Energi, Transportasi, Maritim, dan Perikanan, Pos, Telekomunikasi, Perbankan, Asuransi, Pariwisata dan bidang-bidang lainnya. 

• Kabupaten Aceh Tengah Resmi Miliki TK Percontohan, Disini Lokasinya

• Pemerintah Aceh akan Bantu Rehab Rumah Warga Amukan Gajah Liar di Bener Meriah

• M Saiful Anggota TNI AU Gadungan, Tipu Istri 7 Tahun hingga Punya Anak, 4 Kali Daftar TNI Tak Lolos

"Namun saat ini keberadaan BPKS lebih diarahkan pengembangan Pariwisata sebagai 'core' bisnisnya. Jangan sampai nanti masing-masing punya kebijakan sendiri, sehingga arah Sabang menjadi tidak jelas. Karena itu silakan duduk, DKS, BPKS, Pemko Sabang, Pemkab Aceh Besar dan kementerian terkait," sebut Rafli.

Dengan demikian, lanjut Rafli, semua pihak memiliki arah yang sama dalam membangun Sabang.

Menyinggung tentang proses rekrutmen Kepala dan Wakil Kepala BPKS yang sedang berlangsung, Rafli mengatakan, itu kewenangan DKS menetapkannya. Tapi persoalan utamanya, adalah mau dikemanakan dan mau diapakan Sabang.

"Ini menurut saya harus disamakan. Soal siapa yang ditetapkan, saya tidak dalam kapasitas itu," demikian Rafli.(*)

• Tes SKD CPNS Aceh Timur Berlangsung di IAIN Cot Kala Langsa, Ini Syarat yang Perlu Dilengkapi

• Akibat Abrasi, Rumah Warga Pisang Nyaris Ambruk ke Sungai

• Miris, Pedagang Pakaian Pasar Los Lhokseumawe Mulai Gulung Tikar, Ini Sebabnya