Breaking News:

Kisruh PNA

Setelah Beraudiensi, PNA Kubu Tiyong Surati Kemenkumham Aceh

"Pengesahan itu penting dalam rangka penyelamatan 28.000 kader Partai Nanggroe Aceh di seluruh Aceh," kata Miswar.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nur Nihayati
For Serambinews.com
ILUSTRASI - Pengurus PNA Banda Aceh berfoto bersama dengan anak yatim seusai acara doa bersama dalam rangka memperingati milad ke-8 PNA dan milad ke-43 GAM di kantor partai tesebut di kawasan Simpang Surabaya, Banda Aceh, Rabu (4/12/2019). 

"Pengesahan itu penting dalam rangka penyelamatan 28.000 kader Partai Nanggroe Aceh di seluruh Aceh," kata Miswar.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) kubu Tiyong menyurati Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh, Senin (27/1/2020).

Surat bernomor 481/DPP-PNA/I/2020 tersebut juga ditembuskan ke Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI di Jakarta dan pers.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen PNA, Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong dan Miswar Fuady itu memuat permohonan pengesahan kepengurusan PNA dan pemberitahuan putusan nomor 53/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Bna.

VIRAL VIDEO Seorang Pria Pukul Ibunya Karena Tak Diberi Uang Untuk Beli Narkoba, Netizen Berang

Disnakermobduk Aceh Intruksikan Perusahaan yang Pekerjakan TKA Cina Lakukan Pemeriksaan Khusus

Wanita Meninggal Tabrakan di Simpang Kameng Ternyata Warga Peusangan, Ini Identitasnya

Sekjen PNA, Miswar Fuady kepada Serambinews.com, Selasa (28/1/2020) mengatakan surat itu disampaikan sebagai tindaklanjut dari audiensi pihaknya pada Jumat (24/1/2020).

Salah satu poin dari surat itu, PNA kubu Tiyong mengharapkan Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh dapat memfasilitasi pertemuan PNA dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI.

Selain itu, PNA kubu Tiyong juga mendesak Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh untuk sesegera mungkin mengesahkan permohonan perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kepengurusan PNA.

"Pengesahan itu penting dalam rangka penyelamatan 28.000 kader Partai Nanggroe Aceh di seluruh Aceh," kata Miswar.

Selain itu, dengan belum adanya SK perubahan pengesahan kepengurusan PNA dari Kemenkumham Aceh mengakibatkan ditundanya pelantikan lima pimpinan DPRK dari PNA di lima kabupaten/kota.

Kelima pimpinan dewan itu yaitu, Ketua DPRK Aceh Selatan, Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Wakil Ketua DPRK Bireuen dan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved