Aceh Raih Nilai B SAKIP Award 2019, Diserahkan oleh MenPAN-RB dan Diterima Plt Gubernur

 Penyerahan penghargaan ini berlangsung di Radisson Golf and Convention Center, Senin (10/2/2020).

 Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh mendapat predikat B Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2019.

Penyerahan penghargaan ini berlangsung di Radisson Golf and Convention Center, Senin (10/2/2020).

Sedangkan yang menyerahkan penghargaan ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo. 

Penghargaan ini diterima Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. 

Acara pemberian award juga dirangkai dengan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I.

• Puluhan Siswa SMA se-Banda Aceh dan Aceh Besar Ikut Lomba Senam Kreasi di BBG

Meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran. 

Hal ini dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB, Pemerintah Aceh mendapat nilai 63,78 atau predikat B.

Penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah sangat cukup memadai.

• VIDEO - Hujan Salju Selimuti Turki, Warga Berburu Swafoto

Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Aceh juga menunjukkan hasil baik.

Meski demikian, Tjahjo mengingatkan masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

”Meski dinilai baik, namun masih ada koreksi dari KemenPAN-RB.

Ini artinya kinerja Pemerintah Aceh telah sesuai jalur, namun langkah perbaikan masih harus terus kita lakukan.

Untuk itu, seluruh aparatur harus terus memperbaiki kinerja.

Tentu saja kami membutuhkan dukungan dari masyarakat Aceh.

• RSUD Munyang Kute Bener Meriah Miliki Gedung IGD Baru, Ini Fasilitasnya

Masukan, kritik dan saran yang membangun tentu sangat kita harapkan untuk kerja-kerja pelayanan yang lebih prima di masa mendatang,” ujar Nova.

Turut hadir mendampingi Plt Gubernur Aceh saat acara ini, Inspektur Aceh, Zulkifli dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto.

 Zulkifli mengimbau agar kabupaten/kota yang tahun ini masih mendapat predikat C dan CC, agar terus memacu kinerja, sehingga tahun 2020 ini dapat meningkat menjadi B.

“Tahun 2018 lalu, Pemerintah Aceh dan seluruh kabupaten/kota se-Aceh sukses sapu bersih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Nah, kita tentu berharap, kabupaten/kota se-Aceh dapat bersama meraih hasil terbaik di SAKIP Award 2020.

Dengan terus memperbaiki kinerja, mudah-mudahan tahun ini, kabupaten/kota se-Aceh yang mendapat predikat C dan CC, dapat meningkat ke B atau lebih baik lagi dibanding 2019," kata Zulkifli.

Dari rincian seluruh komponen penilaian yang diberikan oleh KemenPAN-RB, kinerja Pemerintah Aceh di tahun 2019 menunjukkan tren positif dibanding 2018. 

Pada Perencanaan kinerja yang memiliki bobot nilai 30, di tahun 2018 Pemerintah Aceh mendapatkan nilai 17,66.

Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 19,29.

Adapun pengukuran kinerja yang memiliki bobot nilai 25, tahun 2018 nilainya 16,10 menjadi 16,45.

Selanjutnya, pada komponen pelaporan kinerja yang memiliki bobot nilai 15, juga terjadi peningkatan.

Jika di tahun 2018 nilai Pemerintah Aceh mendapat nilai 11,42, tahun 2019 meningkat menjadi 11,44.

Selanjutnya, pada komponen Evaluasi internal yang memiliki bobot nilai 10, di tahun 2018 Aceh mendapat nilai 5,80. Di tahun 2019 ini meningkat menjadi 5,89.

Terakhir, pada komponen capaian kinerja juga meningkat. Tahun 2018 Aceh mendapat nilai 10,29. Di tahun 2019 meningkat menjadi 10,71.

MenPAN RB menilai, penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Pemerintah Aceh sudah memadai.

"Begitu pula dengan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang orientasinya menunjukkan hasil yang baik," kata Tjahjo.

Menteri Tjahjo berharap, terkait reformasi birokrasi harus sudah selesai, pada tahun 2024, sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

Artinya, pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial akan dipercepat.

"Tapi peningkatan kualitas pelayanan yang akan lebih diutamakan, juga berkaitan dengan reformasi birokrasi.

Kemudian penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas pemberdayaan," jelasnya.

Sebanyak 185 Pemda yang terdiri atas 11 provinsi dan 174 kabupaten dan kota di Wilayah I diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. 

Penerapan SAKIP merupakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi, melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien.

Setiap tahun, Kementerian PAN-RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 

Tujuannya untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. (*)