Presiden Joko Widodo Terima Wali Nanggroe, Mualem, Bupati Pidie Jaya, Darwis Jeunieb

Presiden Joko Widodo Terima Wali Nanggroe, Mualem, Bupati Pidie Jaya, Darwis Jeunieb

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haythar  bersama Muzakir Manaf (Mualem),  Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas, Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, aktivis  GAM, Darwis Jeunieb, dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Mohammad Raviq, bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Pertemuan tersebut antara lain  membahas implimentasi isi perjanjian MoU Helsinki antara RI dengan GAM 15 tahun silam.

"Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Malik usai pertemuan.

Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko, Ketua Wantimpres Wiranto dan Agung Laksono (anggota Watimpres).

Menurut Malik Mahmud, setelah 15 tahun perdamaian Aceh dengan RI, namun arah pembangunan dan ekonomi dinilai belum berjalan maksimal. Karenanya, Malik  berharap naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan segera dituntaskan.

• Besok HRD Bersama Wamen PUPR Kunjungan Kerja Ke Aceh

• Warung Kopi Ini Ada Bisnis Esek-esek, Sekali Berhubungan Rp 150 Ribu, 3 Wanita Diamankan saat Kencan

• Besok, Jalan Bireuen - Takengon di Enang-Enang Bener Meriah Ditutup Dua Jam, Ini Jalur Alternatif

Kepada Presiden, Malik Mahmud juga mengungkapkan persoalan lain dalam perjanjian MoU yang belum selesai yakni terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Kemudian soal perekonomian hingga investasi.

"Antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," jelasnya didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan," sambung Malik.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi langsung merespon harapan Malik Mahmud.

"Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin 3 bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," ujarnya.

• Mahkamah Agung Tolak Kasasi, Irwandi Yusuf Langsung Jalani Masa Hukuman

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada kesempatan itu mengatakan, dalam tiga bulan ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh untuk menemukan formula agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.

Mewakili Presiden, Muldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.

"Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah," jelas dia.(*)

• Terkait Kadis PUPR Jarang Masuk Kantor, Ketua Komisi C DPRK Minta Bupati Aceh Jaya Bersikap Tegas

• Lindungi Hewan Peliharaan dari Virus Corona, Kucing & Anjing di China juga Dipakai Masker

• Bupati Sarkawi Usul Jembatan Enang-Enang Ada Motif Kerawang Gayo, Wamen PUPR akan Tinjau Lokasi