Mahasiswa Minta Pemkab Asel Benahi Database Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Sebelumnya, Kabid Perumahan dan Tata Bangunan Pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Aceh Selatan, Muchsin ST juga mengakui bahwa permasalahan TLH, memang sudah menjadi permasalahan secara nasional.

Bukan lagi hanya menjadi permasalahan di tingkat daerah atau kabupaten.

Terutama permasalahan di data awal yang belum valid dan benar.

Sehingga munculnya permasalahan tumpang tindih, penerima bantuan dari berbagai program bantuan perumahan yang berbeda beda.

"Program rehabilitasi atau pembangunan rumah bantuan ini memang banyak sumber dan programnya, baik dari kementrian, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Belum lagi antar instansi yang berbeda-beda seperti Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, Baitulmal atau pihak swasta lainnya," kata Kabid Perumahan dan Tata Bangunan Pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Aceh Selatan, Muchsin ST, Kamis (30/01/2020).

Untuk itu, lanjutnya, sangatlah dibutuhkan data yang valid.

Sehingga akan memudahkan dalam menentukan skala prioritas, dalam perencanaan bantuan dan menghindari tumpang tindih bantuan.

Karenanya, lanjut Muchsin, saat ini Kabupaten Aceh Selatan sudah sangat perlu melakukan revisi database rumah tidak layak huni.

Selengkapnya baca "Aceh Selatan akan Revisi Database e-rtlh, Masyarakat tak Perlu Lagi Buat Proposal Rumah Bantuan," pungkasnya.(*)