Abdullah Puteh Usulkan Taman Nasional Gunung Leuser Jadi Destinasi Pariwisata Prioritas

Laporan Fikar W.Eda/Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Ketua Komite II DPD RI yang juga Senator asal Aceh, Dr. Ir. Abdullah Puteh, MSi mengusulkan agar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas, seperti Danau Toba.

Usulan tersebut disampaikan Abdullah Puteh dalam Rapat Komite II DPD RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Menurut hemat Abdullah Puteh Taman Nasional Gunung Leuser sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas.

TNGL menyimpan banyak spesies flora dan fauna, wisata alam, di dalam Kawasan Ekosistem Leuser ini Dannau Laut Tawar di Takengon, Aceh Tengah.

Senator Puteh juga menyampaikan, potensi alam Aceh lainnya adalah Kawasan Geureudong Pase. Puteh minta perhatian Pemerintah, sebab dalam Kawasan Geureudong Pase terdapat beberapa air terjun, yang telah menjadi objek wisata lokal sejak lama.

Ia melukiskan keindahan dan suasana alam asri di kawasan itu dengan suhu udara yang sejuk.

Menanggapi usulan mantan Gubernur Aceh itu, Menteri LHK Siti Nurbaya, akan membahas bersama pihak terkait terutama Kementerian Pariwisata.

Ia mengatakan, sebelum ini KLHK telah mendaftarkan juga 3 kawasan di Aceh, yaitu Pulau Banyak di Aceh Singkil, Pulau Semelue di Simeulue dan Pulau Aceh di Aceh besar menjadi destinasi-destinasi wisata yang akan dikerjasamakan dengan investor asing, salah satunya dengan Uni Emirat Arab (UEA).

Pada Kesempatan yang sama Menteri LHK menyatakan akan berkunjung untuk meninjau Taman Mangrove yang telah berhasil dibina oleh Walikota Langsa pada waktu yang tepat dan sesegera mungkin. 

Dalam rapat kerja tersebut Komite II DPD RI juga membahas dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah-daerah.

Menurut Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, Komite II DPD RI berkeinginan agar program-program dari pemerintah yang dapat menyejahterakan masyarakat daerah dapat disukseskan, salah satunya program dari Kementerian LHK.

• Siap-Siap, Grow with Google akan Hadir di Aceh, Membantu Usaha Kecil Bersaing di Era Digital

• Ashraf Sinclair Sosok Dermawan Penyayang Keluarga, Donatur Tetap Yayasan Yatim Piatu Daarul Rahman

• VIDEO - Nek Sakinah, Penderita Gangguan Jiwa di Aceh Jaya Tinggal di Bahu Jalan

Dirinya meminta agar Siti Nurbaya Bakar melalui kementeriannya dapat membangun komunikasi dengan setiap anggota Komite II DPD RI sebagai mitra dalam menyukseskan program di setiap daerah.

“Tadi kami berbicara dengan pimpinan, ada wujud konkret yang dapat dibangun secara bersama-sama antara kementerian dengan DPD RI sebagai bentuk sinergi. Nantinya ada wujud konkret. Kami sebagai anggota DPD RI bisa menjadi instrumen wujud nyata kerjasama dengan kementerian di daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mendukung jalinan kerja sama yang akan dibangun antara Komite II dengan Kementerian LHK terkait pelaksanaan program di daerah.

Menurutnya, anggota DPD RI yang tergabung di Komite II mampu menyuarakan aspirasi masyarakat daerah dan juga dapat membantu mensosialisasikan program-program dari Kementerian LHK.

“Tolong program kementerian saat turun ke daerah, anggota DPD diajak. Anggota DPD dapat ikut mendampingi dalam menyukseskan program-program kementerian LHK,” imbuhnya.

Terkait rencana kerjasama tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan bahwa program dari Kementerian LHK salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya di hutan.

Kementerian LHK memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai hutan. Selain itu, dirinya juga mengupayakan membangun ekonomi daerah melalui hutan produksi.

“Kalau kita berpikir untuk membangun ekonomi dari hutan produksi, saya titip untuk dilihat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kita bisa membangun ekonomi berbasis sumber daya hutan, melalui KPH ini. Kita juga mendorong HTI (Hutan Tanaman Industri) mini, kita juga menyebutnya dengan hutan tanaman rakyat,” kata Siti.(*)