Aceh Pusat Peradaban Islam Terawal di Asia Tenggara

OLEH ARKIN, S.IP., alumnus Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, melaporkan dari Darussalam, Banda Aceh

SEBUAH seminar yang mengusung tema “Aceh Pusat Peradaban Islam Terawal di Asia Tenggara” digelar di aula lantai 3 Gedung Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Senin (17/2/2020). Seminar ini bagian dari agenda Kenduri Kebangsaan yang digagas Media Group bersama Yayasan Sukma dan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Bireuen, 22 Februari 2020.

Dalam acara tersebut, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof  Dr Azyumardi Azra MA mengatakan bahwa penetapan kawasan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai Titik Nol Pusat Peradaban Islam di Nusantara pada tahun 2017 oleh Presiden Jokowi tidak berlandaskan kajian akademik.

“Pernyataan Barus adalah titik nol peradaban Islam itu adalah pernyataan politis, bukan pernyataan secara akademik. Sejarah itu ditulis atau diteliti untuk beberapa kepentingan, salah satunya ya kepentingan politis. Secara akademis, peryataan Barus adalah titik nol belum bisa dibuktikan,” imbuh mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah ini.

Menurut Azyumardi, seharusnya Acehlah yang menjadi titik nol peradaban Islam di Nusantara, sebab banyak bukti yang telah ditemukan oleh para pakar sejarah dan dapat dibuktikan secara akademis, seperti adanya Kesultanan Aceh, naskah kuno, benda-benda peninggalan sejarah, dan lahirnya ulama-ulama besar dari Aceh. “Yang itu semua bisa dibuktikan tanpa harus melebih-lebihkan,” imbuhnya.

Selain itu, Prof Azyumardi juga mengatakan bahwa titik sentral peradaban Islam di Aceh itu berada di Kota Banda Aceh meskipun sebelumnya terdapat di Samudera Pasai, Aceh Utara atau Peureulak di Aceh Timur. Namun, menurutnya yang paling lengkap dan paling berjaya itu adalah Kesultanan Aceh Darussalam Banda Aceh karena saat itu juga menjadi pusat pengembangan intelektualisme Islam, perdagangan, pelayaran, pertahanan, dan pusat kemiliteran besar yang dikendalikan oleh Kesultanan Aceh Darussalam.

“Ya, di Banda Aceh Darussalam ini titik sentralnya. Tempat duduknya para raja, para sultan, para sultanah, para ulama di sini,” kata Azyumardi saat ditanyai awak media seusai presentasi.

Sementara itu, Edmund Edwards McKinnon PhD yang tampil pada sesi kedua mengatakan kawasan Fansur dan Lamuri merupakan kota tua Islam yang berada di Aceh Besar yang telah hilang.

Pada umumnya, kata McKinnon, para peneliti beranggapan bahwa Fansur sebagai suatu pelabuhan purba yang ramai telah menghilang pada abad ke-14 atau ke-15 akibat dampak gempa bumi dan tsunami kembar pada tahun 1390 dan/atau 1450 M.

“Hasil penelitian kami telah menganjurkan bahwa lokasi Fansur adalah di Lhok Pancu atau Lhok Lambaroneujid, sekitar beberapa kilometer sebelah barat dari kota Banda Aceh yang sekarang. Lokasi ini sesuai dengan tulisan Arab dari abad ke-9 di mana mereka sebutkan bahwa Fansur dan Lamri adalah berdekatan,” McKinnon.

Ia juga mengatakan banyak sekali peneliti sejarah dari luar negeri telah menyamakan Fansur dengan Barus yang pada zaman purba terkenal sebagai Varosu. Akan tetapi, dalam tulisan Arab dari abad ke-9 sampai abad ke-14, kedua nama tersebut tidak pernah disamakan.

“Negeri Fansur adalah suatu pelabuhan purba yang menonjol dan termasyhur. Namanya muncul dalam teks kuno dari sumber Cina, Arab, Melayu, dan lainya. Berdasarkan tulisan Arab, Fansur walaupun dianggap sebagai sumber bahan kapur Barus, yaitu kapur Fansuri, pelabuhan ini berbeda dengan lokasi Barus dan terletak dekat Negeri Lamuri, yaitu Lamreh sekarang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia jelaskan bahwa Kuala Pancu atau Ujong Pancu sebagai situs bekas Fansur. Hal itu berdasarkan penemuan arkeologi di Aceh Besar terdapat beberapa situs purbakala masa menengah, yaitu antara abad ke-11 dan abad ke-16 sepanjang pantai di antara UjongPancu dan lokasi Krueng Raya/Lamreh di Aceh Besar.

Menurutnya, arkeolog independen dan peneliti situs-situs sejarah di Sumatra, sebagian dari situs tersebut sudah hilang ditelan ombak laut, termasuk situs Negeri Fansur dan beberapa permukiman purba dan pertahanan zaman kesultanan yang terletak di pantai Aceh Besar.

“Sampai sekarang masih ada beberapa mata air dan sumber air bersih di sekitar Lhok Pancu dan juga masih terdapat bukti tentang permukiman sejak abad ke-11, Namun, beberapa gampong telah dipindahkan dari lokasi aslinya. Selain itu, sebelum tsunami raksasa tahun 2004, masih ada banyak nisan tua maupun diwai istimewa di sekitar lokasi Lhok Pancu,” katanya di akhir pemaparan materi dengan tema  Fansur: Sejarah dan Jejak Fansur Kota Tua Islam Penting di Asia Tenggara.

Narasumber lainnya, Prof  Misri A Muchsin MAg, Guru Besar dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh membahas tentang Kesulthanan Samudra Pase: Titik Nol Peradaban Islam di Asia Tenggara menjelaskan bahwa penetapan Barus sebagai titik nol atau titik awal sejarah Islam di Nusantara itu sah-sah saja, tetapi ini menjadi problem historis yang berkepanjangan sejak seminar sejarah tahun 1963. Oleh karenanya, kekuatan data yang digunakan oleh ahlilah yang menentukan kekuatan argumentasinya.

“Pendapat yang menyatakan Barus sebagai titik awal masuk Islam, mengacu pada makam di kompleks Mahligai dan hasil yang dicek ke sana rata-rata makam abad 11-12 Masehi. Makam di kawasan Barus lebih tua adalah makam yang berada di puncak Bukit Tangga Seribu yang berangka tahun 804 M,” kata Misri di hadapan ratusan peserta seminar yang berhadir.

Prof Misri menegaskan bahwa Samudra Pase merupakan Titik Nol Peradaban Islam di Asia Tenggara. Menurutnya, Samudra Pase di samping menghasilkan mata uang, juga memiliki stempel kerajaan yang menjadi contoh model untuk kerajaan lain di Asia Tenggara, seperti Melaka, Johor, Sulu di Filiphina dan Pattani di Thailand, serta Aceh Darussalam.

“Samudra Pase sebagai sentra pusat peradaban Islam adalah warisan pusaka (herritage) sebagai produk budaya pada masa kejayaannya yang masih tersisa sampai terakhir ini. Misalnya, mata uang emas dan perak, stempel kerajaan, kompleks makam di Gampong Beuringin, dan produk budaya tangible lainnya,” jelasnya.

Menurut Prof Muchsin, produk budaya tak benda atau jenis intangible, misalnya tulisan aksara Arab Melayu atau Arab-Jawi, sistem sosial politik, sosial ekonomi perdagangan, dan sistem sosial keagamaan seperti Ahlussunah wal Jamaah yang masih dianut dan dilegalkan secara mayoritas oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh hingga dewasa ini.

Seminar nasional ini dibuka resmi oleh Rektor UIN Ar-Raniry yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry, Dr Gunawan MA PhD. Turut hadir Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, Nasir Djamil MSi, Anggota DPD RI asal Aceh, Fadhil Rahmi Lc, Dekan FAH UIN Ar-Raniry, Dr Fauzi Ismail, dan Direktur Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Marthunis Bukhari.