Suara Parlemen

Nasir Djamil, Aceh Perlu Dewan atau Lembaga untuk Jaga Otsus Aceh

Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang mengatur otonomi khusus (Otsus) Aceh, bukan undang-undang biasa....

Nasir Djamil, Aceh Perlu Dewan atau Lembaga untuk Jaga Otsus Aceh
For Serambinews.com
Politisi PKS asal Aceh, anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil, saat berbicara dengan tiga mahasiswa Fisipol Unsyiah yang sedang magang di DPR RI, Kamis (27/2/1020). 

Nasir Djamil, Aceh Perlu Dewan atau Lembaga  untuk Jaga Otsus Aceh

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang mengatur otonomi khusus (Otsus) Aceh, bukan undang-undang biasa.  

Maka perhatian terhadap undang-undang ini  tidak boleh biasa. Salah satu bentuk perhatian tidak biasa itu adalah perlunya sebuah  dewan atau lembaga berisi pakar lintas disiplin, gunanya untuk menjaga undang-undang tidak biasa ini.

Ketua Forum Bersama (Forbes) anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, M Nasir Djamil mengatakan hal itu dalam pertemuan dengan tiga mahasiswa magang asal Fisipol Unsyiah, di Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Tiga mahasiswa Unsyiah yang sedang magang di DPR RI itu adalah Muhammad Zaki Mubarak, Esa Farhan dan Sinta Kumaladevi.

Nasir Djamil mengatakan, lembaga dimaksud semacam "think thank" atau gudang pemikir, yang kerjanya memikirkan nasib UU Otsus Aceh di tengah persoalan dan perkembangan yang ada di Indonesia.

Persiraja Banda Aceh Mulai Seleksi Pemain U-20, Syarat Liga 1, Pemain Terpilih akan Diumumkan 

Demi Dapatkan Motor Matic, Wanita Gratiskan Tubuhnya ke Banyak Pria, Ini Kronologi Lengkapnya

Brondong dan Janda yang Wik-wik di Salah Satu Hotel di Blangpidie Dicambuk, Ini Jumlah Cambukannya

"Lembaga ini menghimpun seluruh pemikiran gagasan tentang UUPA dalam masyarakat dan merumuskannya. Sehingga, kalau ada usulan revisi, maka lembaga ini sudah paham betul bagian mana saja yang direvisi, dan bahan-bahan itu diteruskan kepada kami-kami di parlemen dan pihak-pihak lainnya. Sehingga pada saat bicara revisi, kita satu suara," ujar politisi PKS ini.

Menurut amatan Nasir Djamil, saat ini bicara revisi, maka masing-masing pihak bicara sendiri-sendiri, bentuk tim sendiri-sendiri. Antarsatu tim tidak saling terkoneksi. "Keadaan ini yang seharusnya tidak boleh terjadi," lanjut Nasir Djamil.

Begitu juga penggunaan dana Otsus, Aceh juga  tidak punya "blueprint" sehingga dana Otsus yang besarnya setara 2 persen dari DAU Nasional tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, sebab arah penggunaannya tidak terarah,  tidak terencana, dan tidak sistematis.

Korban Kebakaran Disabilitas di Desa Ujung Singkil Terima Bantuan Kursi Roda

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved