Berita Nasional

Perhatian Besar Pemerintah Pada Aceh, Moeldoko: Dua Masalah Ini Harus Segera Diselesaikan

Paling tidak ada dua penyelesaian yang harus bisa dilakukan dalam waktu dekat yakni soal pendidikan dan penguatan usaha bagi perempuan.

Perhatian Besar Pemerintah Pada Aceh, Moeldoko: Dua Masalah Ini Harus Segera Diselesaikan
ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) berjalan bersama mantan petinggi GAM Malik Mahmud Al Haythar (dua kanan) dan Muzakir Manaf (tengah) seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah akan melakukan pendekatan yang menyeluruh untuk menangani persoalan di Aceh.

Paling tidak ada dua penyelesaian yang harus bisa dilakukan dalam waktu dekat yakni soal pendidikan dan penguatan usaha bagi perempuan.

Dua persoalan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Aceh di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Rabu (26/2/2020).

“Dua masalah ini menjadi hal yang penting untuk segera diselesaikan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.

Selain Dr. Moeldoko, hadir dalam Rakor tersebut Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Desa dan PDT A Halim Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati serta sejumlah Dirjen dari Kemensos, Kemenkes dan Kemendikbud.

Rakor dilakukan setelah pada 13 Februari, Presiden menunjuk KSP untuk menyelesaikan persoalan Aceh.

Kepala Staf Kepresidenan meminta Kementerian Kesehatan memastikan warga Aceh yang belum mendapatkan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Data Kemenkes menyebutkan hampir 100 persen warga Aceh telah menerima manfaat KIS.

Moeldoko juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merata kepada seluruh anak di Aceh mendapatkan jaminan pendidikan dari SD hingga SMA.

Desak BKSDA Tangkap Harimau Berkeliaran di Permukiman, Walkot Subulussalam: Masyarakat Terancam

Terkait Persoalan Guru Honorer, Komisi I DPRK dan Disdikbud Aceh Selatan Gelar Rapat

 400 Atlet Ikut Seleksi Popda Tingkat Kabupaten Aceh Selatan

Jika ada yang belum mendapatkan KIP, maka Kemendikbud diminta memperbarui data mereka.

“Perlu dipastikan lagi mana yang belum dapat KIS dan KIP. Mana yang masih sekolah atau tidak juga harus diperbarui, sehingga manfaat KIS dan KIP maksimal,” pungkas Moeldoko.

Halaman
12
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved