Begini Tanggapan Bupati Abdya Akmal Ibrahim soal Usulan Pemasangan Stiker di Mobil Dinas 

"Itu semua juga harus kita pasang stiker," kata Akmal. 

Akmal menambahkan meski mobil dinas bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRK sudah ada pelatnya sebagai tanda mobil dinas, ia juga siap jika di mobil itu, dipasang stiker lagi. 

• Dampak Kerusakan Lingkungan, Anggota DPRK Aceh Barat Minta Pemerintah Evaluasi Izin Galian C

"Tapi apakah mereka siap dipasang stiker, karena selama ini mereka kan kita bayar tunjangan tranportasi," cetus Akmal.

Menurut Akmal, yang jadi pertanyaan, apakah para anggota dewan tersebut ada menyewa mobil dan rumah sebagaimana tunjangan yang mereka terima.

"Kalau betul disewa, maka harus dipasang stiker juga, termasuk rumah dinas yang kita bayar Rp 9,5 juta per bulan, akan kita pasang stiker.

Tapi, kalau mobil dan rumah itu tidak disewa, ini bisa masuk kategori korupsi," sebut Akmal.

Meski bigitu, Akmal mengaku menyambut baik usulan ketua Komisi D DPRK Abdya tersebut.

Jika sudah ada kesepakatan, Akmal siap turun bersama anggota Satpol PP untuk melakukan pemasangan stiker di mobil dinas tersebut.

Begitu juga di rumah sewa anggota dewan tersebut.

"Saya siap turun, termasuk menghadiri pemasangan stiker di rumah dinas anggota dewan yang selama ini dibayar tunjangan perumahan sekitar Rp 9,5 juta per bulan. 

Bahkan untuk tunjangan rumah pimpinan dewan selama ini dibayar tunjangan Rp 16,5 juta hingga Rp 19,5 juta per bulan," sebut Akmal.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi D DPRK Abdya, Ikhsan menilai banyak mobil dinas milik pemerintah setempat sering disalahgunakan oleh oknum pejabat.

Hasil temuannya di lapangan, saat hari libur atau pejabat tersebut ke luar daerah mobil pelat merah itu, sering diganti menggunakan pelat hitam.

Sehingga identitas aset negara itu berubah wujud seakan-akan jadi milik pribadi.

Untuk itu, Ikhsan meminta Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH untuk mengeluarkan intruksi untuk pemasangan stiker berupa logo pemerintah kabupaten di setiap mobil dinas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).