Saatnya BPKS Rambah Industri Majukan Sabang

KOMISI VI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Jumat (28/2/2020). Dalam pertemuan itu DPR meminta agar BPKS fokus mengembangkan kawasan industri Sabang dan menghidupkan
kembali pelabuhan bebas agar perekonomian masyarakat Aceh
bisa meningkat. Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia kemarin,
Ketua Tim Komisi VI Muhammad Haikal mengatakan, dengan
berjalannya Pelabuhan Bebas Sabang maka taraf ekonomi masyarakat
Sabang khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya
dapat ditingkatkan sehingga bisa mengurangi persentase
jumlah kemiskinan di Aceh. Menurutnya, sudah saatnya BPKS membuat program kerja yang terarah dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya menekankan agar BPKS
menghidupkan kembali pelabuhan bebas dan DPR RI siap untuk
mendukungnya. Muhammad Haikal mengatakan, pihaknya
akan terus mendorong pemerintah pusat beserta stakeholder
terkait untuk bersama-sama mewujudkan Pelabuhan Bebas Sabang
sebagai salah satu sarana untuk mendongkrak perekonomian
rakyat Aceh. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI asal
Aceh, Rafli. Menurutnya, saat ini BPKS masih membutuhkan
banyak pembenahan dalam mewujudkan kawasan Pelabuhan
Bebas Sabang sebagai pelabuhan internasional.
Masih banyak yang harus dibenahi oleh BPKS. Selain program
kerja, lanjut Rafli, membangun hubungan kerja dengan
stakeholder terkait juga penting dalam mewujudkan Pelabuhan
Bebas Sabang yang layak dan modern. Dalam rapat dengar pendapat itu juga hadir anggota komisi VI lainnya, yakni Tommy Kurniawan, Sondang Tiar, Trifena dan
lainnya. Sedangkan dari BPKS hadir Plt Kepala dan Plt Kepala
BPKS, Lazuardi Ibrahim MT dan Islamuddin ST juga beberapa
deputi. Nah, topik yang diperbincangkan dalam pertemuan antara
Komisi VI DPR RI dengan pihak BPKS tersebut sungguh merupakan
isu penting dan menarik. Terutama jika dikaitkan dengan
fakta bahwa sepanjang disahkannya Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang, belum terlihat hal-hal yang menakjubkan
di Sabang terkait statusnya yang “serbabebas” itu.
Sedianya, rencana kerja yang dirancang untuk kota yang berstatus
sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
(freeport) haruslah jelas dan terukur indikator pencapaiannya.
Juga harus jelas apa yang menjadi program prioritasnya.
Selama ini, terutama sejak BPKA dipimpin oleh Fauzi Husin, publik
hanya tahu bahwa sektor pariwisata yang dikembangkan oleh Pemko
Sabang menjadi prioritas bagi BPKS untuk mendukungnya.
Khusus untuk sektor pariwisata kita harus akui bahwa Sabang
tergolong destinasi wisata yang semakin dikenal oleh masyarakat
dunia, namun fasilitas pariwisatanya belum cukup memuaskan.
Untuk itu, sebelum BPKS merambah ke sektor industri, sebagaimana
disarankan oleh Komisi VI DPR RI, maka sektor pariwisata
di Kota Sabang harus benar-benar dioptimalkan. Baik dari
aspek promosi, penambahan prasarana dan sarana, pelayanan
hingga aspek amenitasnya. Untuk mengembangkan industri di Sabang haruslah dilakukan kajian mendalam guna memastikan industri apa yang paling
tepat dikembangkan di pulau tersebut. Industri yang dikembangkan
sebaiknya adalah industri yang terkait dengan potensi
Sabang sebagai wilayah perikanan tangkap. Untuk itu, industri
pengalengan ikan termasuk salah satu industri yang tepat dikembangkan
di Sabang. Berikutnya adalah industri rotan serta galangan kapal.
Selain itu, di Sabang tepat juga dikembangkan industri pengolahan
tepung ketan yang ketannya bisa diimpor dari Thailand.
Setelah diolah menjadi tepung tentunya bisa dimasukkan ke
daratan Aceh. Hallainnya yang sangat relevan dikembangkan di Sabang
adalah menjadikan Sabang sebagai sentra pengolahan material
bangunan berupa batu olahan maupun batu bata yang bisa dijual
ke Sri Lanka dan Nikobar. Pendeknya Sabang harus menjadi lokomotif perekonomian
Aceh terutama dalam kaitannya dengan konektivitas Aceh-India.
Letak Sabang yang sangat strategis di pintu gerbang Selat Malaka
harus bisa dimanfaatkan sedemikian rupa agar memberi
sebesar-besarnya manfaat bagi pertumbuhan perekonomian
Aceh yang dalam lima tahun terakhir memiliki angka kemiskinan
tertinggi di Sumatera.