Mengapa Aceh Istimewa?

CHAIRUL BARIAH, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim dan Anggota Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Bireuen, melaporkan dari Matangglumpang Dua, Bireuen

MENGAPA Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa dalam konstelasi kenegaraan di republik ini, saya kira sudah banyak orang yang tahu. Namun, saya meragukan pengetahuan yang sama juga dimiliki oleh kaum milenial Aceh atau para kids zaman now yang kesehariannya disibukkan oleh gadget. Oleh karenanya, saya terpanggil untuk menukilkan bagaimana sejarahnya sehingga Aceh berstatus istimewa.

Kebetulan pula, ayah mertua saya hobi mencatat sejarah. Nah, tulisan ini saya kembangkan berdasarkan referensi dari tulisan beliau yang ditulis awal tahun ‘70-an. Autentikasinya sangat terjaga dan saya nilai naskah ini tergolong “kisah penting yang dibuang sayang”.

Tulisan ini hanya untuk mengenang dan mengajak para generasi muda menghargai para pejuang kemerdekaan. Karena pengorbanan merekalah kita dapat menikmati kemerdekaan saat ini, merdeka untuk berpendapat, merdeka mendapatkan kehidupan yang layak, serta merdeka untuk mengikuti pendidikan di segala bidang sesuai dengan keinginan kita.

Aceh termasuk salah satu provinsi tertua di Indonesia. Rakyatnya terkenal gigih bertempur melawan penjajah. Banyak yang korban, baik jiwa maupun raga, dalam perang terpanjang dalam sejarah Nusantara menumpas penjajah di Aceh.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan di Pegangsaan Timur, Jakarta, sedikit terlambat diterima oleh rakyat Aceh. Maklum, saat itu media informasi sangat minim, sehingga rakyat Aceh kerap tertinggal dari berbagai informasi penting yang terjadi di Jakarta atau Pulau Jawa pada umumnya.

Rakyat Aceh baru mengetahui kemerdekaan Indonesia justru pada pertengahan September 1945, tapi hal ini juga tidak secara menyeluruh diketahui masyarakat di desa-desa. Bahkan banyak negara di dunia juga belum mengetahui. Akhirnya, setelah Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia yang direkam kemudian disiarkan melalui Radio Rimba Raya. Uniknya, studio radio ini dibangun di tengah hutan belantara, terletak di Desa Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bener Meriah.

Setelah mengetahui Indonesia merdeka, rakyat Aceh bangkit menyingsingkan lengan baju, menggalang, memupuk kekuatan, serta bergerak cepat dengan tujuan utama melucuti senjata dari tangan tentara Jepang yang akan kembali ke negaranya setelah tentara sekutu menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945.

Tentara Jepang tidak menyerahkan senjatanya begitu saja. Akhirnya, rakyat Aceh yang dipimpin para ulama ikut pelatihan perang dengan pelatih bekas perajurit Jepang yang peduli terhadap kemerdekaan Indonesia, kemudian mereka merebut senjata melalui peperangan sehingga banyak yang jadi korban dan gugur.

Pada tahun 1947, setelah dua tahun kemerdekaan Indonesia, di daerah Aceh telah disusun tiga kesatuan laskar rakyat, yaitu: Divisi Teungku Chik di Tiro dari barisan Mujahidin, kedua Divisi Rencong dari Kesatuan Pesindo daerah Aceh, dan ketiga Divisi Teungku Paya Bakong, berasal dari eks Tentara Jepang, seperti Giugun, Heiho, dan Tokubetsu Kempeitai.

Di samping barisan rakyat tersebut, semua rakyat Aceh, kecil besar, tua muda, pria, dan wanita dinyatakan wajib membela Negara Republik Indonesia berdasarkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari serangan penjajah Belanda yang kembali ke Aceh untuk kedua  kalinya.

Sebagai bentuk terima kasih Pemerintah Indonesia kepada para pejuang yang tergabunng dalam veteran Indonesia, kepada mereka diberikan dana pensiun veteran yang diteriama setiap bulan melalui  kantor pos sesuai wilayah masing-masing.

Kemudian, pada Juni 1947 pemerintah menyatukan semua laskar rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Inilah cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut sejarah, pada periode pertama kemerdekaan Indonesia, pemerintah di Aceh terdiri atas Penguasa Militer yakni Gubernur Keresidenan Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, yaitu Tgk Muhammad Daud Beureueh yang juga menjabat Ketua POESA (Persatuan Oelama Seluruh Aceh) yang dideklarasikan di Almuslim, Matangglumpang Dua. Sedangkan Penguasa Sipil seorang Residen Aceh yang mulanya dijabat Teuku Nyak Arif, kemudian digantikan Teuku Chik Mohammad Daudsyah yang sebelumnya menjabat Zelefbestuerder van Idi di Idi, Aceh Timur.

Karena pada masa itu Aceh merupakan sebuah keresidenan, maka harus tunduk ke Provinsi Sumatera Utara dengan gubernurnya bernama Mr SM Amin. Beliau sangat mengetahui tentang Aceh dan masyarakatnya karena pernah menjabat Anggota Mahkamah dan Advokat di Sigli.

Penetapan Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia karena memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, di antaranya: Presidem Soekarno berkunjung ke Aceh dan menginap di Hotel Aceh, Kutaraja (kini Banda Aceh). Beliau menjuluki Aceh sebagai daerah modal bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI pada agresi Belanda, namun tak pernah berhasil menginjakkan kakinya lagi di bumi Aceh.

Kemudian, rakyat Aceh dengan penuh semangat dan keikhlasan menggerakkan perang sabil (jihad fi sabilillah) dalam mempertahankan Aceh sebagai daerah Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1947. Rakyat Aceh juga menyediakan biaya untuk Duta RI yang melakukan misi diplomatik ke beberapa negara.

Alasan berikutnya adalah karena Aceh bersedia membelikan dua unit pesawat terbang jenis Dakota dan diserahkan kepada pemerintah di Jakarta dan diberi nama Seulawah 01 dan Seulawah 02. Menurut beberapa referensi, saat Presiden Soekarno datang ke Aceh pada jamuan makan malam beliau tak mau makan sebelum Pemerintah Aceh melalui pemimpinnya  memastikan akan membelikan pesawat untuk Indonesia. Mendengar hal itu, spontan  Muhammad Juned, Ketua Gabungan Saudagar Indonesia Seluruh Aceh (Gasida), mengatakan pasti akan membelikan pesawat, berapa pun harganya.

Setelah adanya kepastian membeli dua unit pesawat, Presiden Soekarno pun akhirnya mau makan malam. Pada saat itu juga beliau berjanji kepada rakyat Aceh akan memberikan hak otonomi yang luas bagi daerah Aceh sehingga leluasa menjalankan syariat Islam.

Keesokan harinya Presiden Soekarno bertolak menuju kota perjuangan Bireuen dan menyampaikan pidatonya di Cot Gapu. Selain membangkitkan semangat perjuangan, beliau juga mengucapkan janji-janjinya kepada rakyat Aceh untuk membalas jasa masyarakat Aceh dengan memberi hak otonomi daerah seluas-luasnya.

Alasan berikutnya, karena para ulama Aceh tidak tergiur sedikit pun untuk membuat negara bagian sendiri sebagaimana anjuran Belanda dan tidak pula mau menggabungkan diri ke negara boneka Sumatera Timur di bawah pimpinan Sutan Mansyur.

Daerah Aceh tetap negara RI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan tekad dan semboyaan “sekali republik tetap republik, walaupun hanya tersisa sebesar payung, hati rakyat Aceh tidak ingin Indonesia terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian.”

Alasan berikutnya adalah karena Wakil Presiden Muhammad Hatta juga berkunjung ke Aceh untuk menyampaikan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Dalam kesempatan itu ia utarakan hal yang sama dengan yang diucapkan Presiden Soekarno.

Akhirnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/1949 tanggal  26 Desember 1949 terbentuklah Provinsi Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia dan berstatus istimewa karena diberikan hak otonomi seluas-luasnya dan rakyatnya dapat menjalankan syariat Islam secara leluasa hingga kini.