PPP Aceh tak Sepakat dengan Wacana Ambang Batas 7 Persen

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wacana ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 7 persen terus disuarakan partai-partai besar seperti Partai Golkar dan Partai Nasdem. 

Sebaliknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) malah bersikap tidak setuju dengan wacana itu.

Ketua DPW PPP Aceh, Tgk Amri M Ali didampingi Wakil Ketua DPW PPP Aceh Ihsanuddin MZ saat ditanyai Serambinews.com, Selasa (10/3/2020) mengatakan bahwa wacana ambang batas parlemen sebesar 7 persen hanya untuk menghilangkan partai-partai yang memperoleh suara kecil pada Pemilu lalu.

“PPP tidak setuju dengan pendapat 7 persen itu. Kita meminta ambang batas tidak minimal tapi medium. Artinya dengan 3,5-4 persen itu sudah bagus. Jadi kalau ada upaya menetapkan 7 persen, itu ego partai besar yang mengklaim dirinya  mampu meraih suara sampai 7 persen,” kata Amri di kantornya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Salah satu kesepakatan kedua partai tersebut yakni soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 7 persen.

 “Pemikiran seperti ini saya lihat pemikiran yang sedikit berbahaya. Karena ketika era reformasi bergulir, semua menginginkan kebebasan dalam berpolitik dan kebebasan dalam menyalurkan aspirasi melalui sarana politik yang tidak dibatasi oleh tirani kekuasan dan aturan hukum yang sempit,” kata Amri.

Kalaupun ada wacana penaikan ambang batas parlemen, sambung Amri, maka dilakukan secara perlahan.

“Saya kira PPP berada pada pemikiran kalaupun dinaikan tapi tidak drastis. Di angka 5 persen sangat layak dan wajar supaya ada seleksi alam,” ujar dia memberi solusi.

Disisi lain, Amri juga merasa tidak tepat ambang batas ditetapkan dengan angka tinggi sementara kran lahirnya partai baru tetap dibuka.

Dia berharap, partai politik tidak terjebak dengan angka-angka sehingga mengkerdilkan nilai demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan berpolitik.

“Sekarang ditetapkan ambang batas sampai 7 persen, terus terjadi seleksi pada pemilu sehingga tinggal 4-5 partai. Lalu pada pemilu yang akan datang kita kembali berkompetisi dengan banyak partai karena kran partai baru dibuka. Kalau memang harus 7 persen ayo, tapi kran partai baru nggak dibuka,” pungkasnya.(*)

• Teror Harimau Sumatera Belum Mereda di Subulussalam, Giliran Desa Bawan Jadi Sasaran

• Sertu La Ongge Gugur Ditembak KKB Papua, Mengabdi 22 Tahun, Isak Tangis Sang Anak Sambut Jenazah

• Baim Wong Potong Rambut Anaknya Kiano Jadi Mohawk, Paula Verhoeven Gak Suka Sampai Nangis

• Walhi Aceh Bentuk Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Aceh