Corona di Aceh
Minta Pemerintah Aceh Lockdown, Anggota DPRA Ini Setuju Dana Perjalanan Dinas dan Aspirasi Dialihkan
“Ini resiko berat yang harus diambil, demi alasan kemanusiaan dan memutus rantai penyebaran Covid 19 di Aceh,” kata Muslim.
Penulis: Jafaruddin | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
“Ini resiko berat yang harus diambil, demi alasan kemanusiaan dan memutus rantai penyebaran Covid 19 di Aceh,” kata Muslim.
Laporan Jafaruddin I Aceh Utara
SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Anggota DPR Aceh, Muslim Syamsuddin MAP meminta Pemerintah Aceh, agar segera memberlakukan lockdown (penguncian akses masuk dan ke luar) untuk Aceh.
Namun, lockdown tersebut harus dibarengi dengan subsidi rakyat dan penindakan atas pelanggaran.
Saran lockdown disampaikan Muslim, untuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Apalagi dari dua pasien yang meninggal di RSU Zainoel ABidin, satu di antaranya positif dinyatakan corona.
Bahkan ia setuju, jika dana perjalanan dinas dan aspirasi dialihkan untuk subsidi kepada masyarakat.
"Setelah diumumkan pasien PDP warga Lhokseumawe yang meninggal dunia karena positif Corona, saya anggota DPRA meminta kepada Pemerintah Aceh agar memberlakukan lockdown," ujar Muslim Syamsuddin dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Kamis (26/3/2020).
• PT BIA Siap Hadapi Dishub Aceh di Mahkamah Agung Soal Kasus Pesawat CTSW Bantuan YLI
Muslim menyebutkan, pemberlakuan lockdown agar dilakukan secara ketat dengan cara menutup semua jalur ke luar-masuk Aceh, baik darat, laut maupun udara.
“Ini resiko berat yang harus diambil, demi alasan kemanusiaan dan memutus rantai penyebaran Covid 19 di Aceh,” kata Muslim.
Tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat ketika lockdown diberlakukan, Muslim meminta pemerintah menjamin kebutuhan bahan pokok masyarakat.
Muslim pun memberikan beberapa usulan, mengenai kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah Aceh dapat memberi bantuan langsung atau jadup kepada masyarakat menggunakan APBA.
Pemerintah bisa menyisir anggaran yang tidak berkenaan langsung kepada masyarakat, untuk dialihkan kepada program pengadaan pangan.
Skema penyaluran juga bisa dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program jadup lainnya, yang langsung menyentuh kepada masyarakat.
