Salam

Tentang Darurat Sipil, Begini Gambarannya  

Presiden Joko Widodo meminta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan physical distancing (jaga jarak aman) dapat dilakukan lebih tegas

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo 

Presiden Joko Widodo meminta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan physical distancing (jaga jarak aman) dapat dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar lekas memutus mata rantai persebaran virus Corona atau Covid‑19. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan usulan pemberlakuan Darurat Sipil. Sikap seperti itu sebagai "jawaban" pemerintah karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah atau mengabaikan anjuran beraktivitas di rumah saja.

Presiden menegaskan, penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa digunakan pemerintah dalam kasus Covid‑19. Untuk saat ini, dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid‑19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, dan aparatur pemerintah daerah.

Bagi sebagian besar masyarakat Aceh, istilah Darurat Sipil (DS) bahkan Darurat Militer (DM) bukanlah sesuatu yang asing. Sebab, kedua model pemerintahan darurat itu pernah diberlakukan di daerah ini ketika Aceh sedang dilanda konflik. Status DM Aceh diberlakukan sejak 18 Mei 2003 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 28 Tahun 2003. Kepres yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri ini diumumkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Soesilo Bambang Yudhoyono. Lalu, pada 19 Mei 2004, Presiden Megawati menurunkan status Aceh dari DM menjadi DS.

Untuk provinsi, kalau DM bertindak sebagai Penguasa Darurat Militer adalah militer yang ditunjuk presiden. Sedangkan pada DS, penguasa tertingginya pejabat sipil atau gubernur/kepala daerah setempat. Kedua status keamanan itu diatur dalam UU No.23/Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya. Keadaan bahaya ada empat tingkat, yaitu tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang.

Pasal 1 UU itu menyatakan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Hal itu dinyatakan antara lain apabila negara dalam keadaan bahaya atau dikhawatirkan dapat membahayakan hidup. Dan, diyakini  keadaan itu tidak bisa diatasi oleh alat‑alat pemerintah dalam struktur biasa.

Dalam status DS, gubernur selaku penguasa akan dibantu satu badan yang terdiri dari komandan militer tertinggi daerah bersangkutan, kepala polisi dari daerah bersangkutan, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan  daerah bersangkutan.

Yang harus diketahui masyarakat pula bahwa dalam status darurat, banyak aturan yang berlaku tak biasa, Hampir semua tindakan penguasa bersandar pada aturan darurat sipil.

Bagi media massa (dengan platform apapun) serta media sosial akan diberlakukan aturan‑aturan DS.  Artinya, sesuatu yang dalam keadaan normal dibolehkan, bisa jadi akan dilarang dalam masa DS. Penyebaran informasi yang meresahkan, apalagi hoaks, akan sangat dipermasalahkan masa pemerintahan darurat.

Masyarakat juga harus tahu dalam pemerintah berstatus darurat sikap aparat aparat akan sangat tegas. Sebab, mereka sudah memiliki banyak kewenangan. Antara lain kewenangan menggeledah tiap‑tiap tempat; memeriksa dan menyita, membatasi rapat‑rapat umum, membatasi atau melarang memasuki dan memakai gedung, membatasi orang berada di luar rumah, dan banyak lagi.

Artinya jika selama ini berada di dalam rumah atau menutup warung hanya berupa imbauan, tapi dalam keadaan darurat nanti akan merupakan "instruksi tegas" yang akan kena sanksi tegas pula bagi yang tak mematuhinya.

Oleh karena itu, jika kita tak menghendaki keadaan darurat itu diterapkan demi memutus mata rantai persebaran Covid‑19, maka taatilah semua seruan pemerintah baik dari daerah mapun dari pusat. Toh semua itu mencegah kita semua dari ancaman maut virus Corona.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved