Update Corona di Indonesia
Ratas Persiapan Bulan Ramadhan, Presiden Minta Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan
Ia tak menyebut dua daerah yang dimaksud. Namun akibat penutupan jalan tersebut, stok beras di dua daerah sempat mengalami kelangkaan.
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang memblokir jalan sehingga membuat distribusi logistik terganggu.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, lewat video conference dari Istana Bogor, Kamis (2/4/2020).
"Saya harapkan Mendagri memberi teguran kepada daerah yang blokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu," kata Jokowi.
Kepala Negara mengaku mendapat laporan mengenai kondisi dua daerah yang logistiknya terganggu karena ada kebijakan blokir jalan.
Ia tak menyebut dua daerah yang dimaksud.
Namun akibat penutupan jalan tersebut, stok beras di dua daerah sempat mengalami kelangkaan.
"Tolong Pemda diberitahu mengenai hal ini," kata Presiden Jokowi.
• Kepala Ombudsman Nilai Penerapan Jam Malam di Aceh Offside dan Over Acting
• Warga Gue Gajah Protes Penutupan Jalan, Sempat Bersitegang, Ini Penegasan Muspika Darul Imarah
Ia menegaskan, dalam pandemi virus corona Covid-19 ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat tersedia di pasaran.
Apalagi, sebentar lagi akan memasuki bulan ramadhan dan lebaran sehingga kebutuhan rakyat akan bahan pokok akan meningkat.
"Ini betul-betul harus dicek di lapangan, ketersediaan barang-barang pokok. Saya juga sudah cek ke bulog ke daerah-daerah mengenai panen raya seperti apa," kata dia.
Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah memastikan ia tak memilih opsi lockdown atau karantina wilayah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini.
Pemerintah pusat lebih memilih menerapkan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Kepala Daerah yang hendak menerapkan skema PSBB ini pun harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terlebih dulu.
• Mualem Perintahkan Seluruh Anggota KPA Bantu Tangani Wabah Covid-19
• Baru Tiba, Warga Usir Pekerja Asal Cina
Sediakan Rumah
Sementara itu, sebelumnya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat di tingkat kelurahan untuk menyediakan rumah untuk karantina bagi warga yang baru pulang dari luar negeri.
Hal ini, dilakukan terkait upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.
"Saya selaku kepala gugus tugas berharap kepada masyarakat terutama ditingkat kelurahan dan desa, hendaknya bisa menyiapkan beberapa rumah warga yang secara sukarela," kata Doni dalam video conference, Senin (30/3/2020).
"Berkenan menyumbangkan atau mungkin meminjamkan rumahnya tersebut untuk menjadi tempat isolasi mandiri atau karantina rumah bagi sejumlah saudara-saudara kita yang kembali dari luar daerah maupun dari luar negeri nantinya," sambungnya.
Menurut Doni, fasilitas kesehatan di daerah tidak akan mencukupi untuk menampung semua warga.
Oleh karena itu, ia berharap ada warga yang berkenan dengan sukarela rumahnya dijadikan tempat isolasi atau karantina mandiri.
"Tadi Bapak Presiden telah menugaskan beberapa Menko dan juga para Gubernur yang terkait untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Disini kita lihat bawah ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di daerah juga sangat terbatas," ujar Doni.
Bisa Pakai Dana Desa
Terkait hal ini, pihak Kemendes mengatakan, dana desa bisa digunakan untuk menyiapkan logistik warga yang tengah menjalani karantina terkait virus corona (Covid-19) di desa.
Kepala Badan Peneliti dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Sri Haryanto mengatakan, hal ini berkenaan dengan instruksi pemerintah agar desa secara sukarela menyediakan rumah karantina bagi warga yang baru pulang dari luar negeri atau daerah tertentu.
"Karena dana desa juga bisa digunakan untuk penyiapan logistik ketika ada isolasi warga masyarakat, berarti harus menyiapkan dan untuk penanganan dari logistik itu di kepentingan warga desa," kata Eko di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (31/3/2020).(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan" dan "Kemendes PDTT Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Siapkan Logistik Warga yang Dikarantina"
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/jokowi-minta-mendagri-tegur-kepala-daerah-yang-blokir-jalan.jpg)